Tangkapan Ikan Dibatasi, Nelayan Natuna: Kumpulkan Kami Lalu Lempari Bom
loading...
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, dan Aliansi Nelayan Natuna (Anna), menggalang dukungan masyarakat untuk menolak kebijakan kuota tangkap ikan. Foto/MPI/Alfie Al Rasyid
A
A
A
NATUNA - Rencana Kementrian Kelautan dan Prikanan (KKP) berencana melakukan pembatasan tangkapan ikan. Rencana ini mendapatkan perlawanan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, dan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA).
HNSI dan ANNA menggalang dukungan masyarakat, untuk menolak kebijakan kuota tangkap ikan yang rencananya akan segera diterapkan secara nasional. Dukungan terhadap penolakan kebijakan tersebut dihimpun melalui surat yang ditandatangani oleh masyarakat umum.
Korlap ANNA, Bahrul Lazi menjelaskan, dukungan ini diperlukan untuk menguatkan upaya dan gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap. "Untuk tahap pertama ini, kami mulai menghimpun dukungan dari kalangan nelayan terlebih dahulu. Habis itu baru ke masyarakat umum," ujar Bahrul, Jumat (28/1/2022).
Target awal dukungan yang diperlukan oleh organisasi tersebut, minimal 200 tanda tangan dari masyarakat. Setelah itu, akan diserahkan ke instansi terkait untuk disampaikan ke pemerintah pusat. "Dukungan ini akan kami kirim ke DPRD Kabupaten Natuna, dan DPRD Provinsi Kepri," katanya.
Gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap ikan ini, diharapkan dapat didukung secara luas oleh masyarakat. Pasalnya aturan tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat secara luas juga. "Mudah-mudahan saja dapat dukungan dari semua kalangan yang ada di Natuna," katanya.
Sebelumnya KKP telah menggelar sosialisasi kebijakan kuota tangkap ikan kepada Pemkab Natuna, instansi terkait dan nelayan Natuna. Kebijakan ini ditolak mentah-mentah oleh nelayan Natuna, karena dinilai dapat merugikan nelayan dengan dibatasinya jumlah ikan yang boleh ditangkap perhari.
"Kalau kebijakan itu ditetapkan juga, kumpulkan saja kami ke pulau yang kosong. Lalu dilempari dengan bom biar kami mati langsung, dari pada seperti ini terkesan mematikan perlahan-lahan," tutupnya.
HNSI dan ANNA menggalang dukungan masyarakat, untuk menolak kebijakan kuota tangkap ikan yang rencananya akan segera diterapkan secara nasional. Dukungan terhadap penolakan kebijakan tersebut dihimpun melalui surat yang ditandatangani oleh masyarakat umum.
Korlap ANNA, Bahrul Lazi menjelaskan, dukungan ini diperlukan untuk menguatkan upaya dan gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap. "Untuk tahap pertama ini, kami mulai menghimpun dukungan dari kalangan nelayan terlebih dahulu. Habis itu baru ke masyarakat umum," ujar Bahrul, Jumat (28/1/2022).
Target awal dukungan yang diperlukan oleh organisasi tersebut, minimal 200 tanda tangan dari masyarakat. Setelah itu, akan diserahkan ke instansi terkait untuk disampaikan ke pemerintah pusat. "Dukungan ini akan kami kirim ke DPRD Kabupaten Natuna, dan DPRD Provinsi Kepri," katanya.
Gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap ikan ini, diharapkan dapat didukung secara luas oleh masyarakat. Pasalnya aturan tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat secara luas juga. "Mudah-mudahan saja dapat dukungan dari semua kalangan yang ada di Natuna," katanya.
Sebelumnya KKP telah menggelar sosialisasi kebijakan kuota tangkap ikan kepada Pemkab Natuna, instansi terkait dan nelayan Natuna. Kebijakan ini ditolak mentah-mentah oleh nelayan Natuna, karena dinilai dapat merugikan nelayan dengan dibatasinya jumlah ikan yang boleh ditangkap perhari.
"Kalau kebijakan itu ditetapkan juga, kumpulkan saja kami ke pulau yang kosong. Lalu dilempari dengan bom biar kami mati langsung, dari pada seperti ini terkesan mematikan perlahan-lahan," tutupnya.
(eyt)
Lihat Juga :
