Tangkapan Ikan Dibatasi, Nelayan Natuna: Kumpulkan Kami Lalu Lempari Bom

Jum'at, 28 Januari 2022 - 16:15 WIB
loading...
Tangkapan Ikan Dibatasi,...
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, dan Aliansi Nelayan Natuna (Anna), menggalang dukungan masyarakat untuk menolak kebijakan kuota tangkap ikan. Foto/MPI/Alfie Al Rasyid
A A A
NATUNA - Rencana Kementrian Kelautan dan Prikanan (KKP) berencana melakukan pembatasan tangkapan ikan. Rencana ini mendapatkan perlawanan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, dan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA).

Baca juga: Tangkapan Ikan di Laut Bakal Dibatasi, Nelayan di Natuna Menangis

HNSI dan ANNA menggalang dukungan masyarakat, untuk menolak kebijakan kuota tangkap ikan yang rencananya akan segera diterapkan secara nasional. Dukungan terhadap penolakan kebijakan tersebut dihimpun melalui surat yang ditandatangani oleh masyarakat umum.



Korlap ANNA, Bahrul Lazi menjelaskan, dukungan ini diperlukan untuk menguatkan upaya dan gerakan penolakan terhadap kebijakan kuota tangkap. "Untuk tahap pertama ini, kami mulai menghimpun dukungan dari kalangan nelayan terlebih dahulu. Habis itu baru ke masyarakat umum," ujar Bahrul, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Asyik Beradu Syahwat di Ruang Tamu Rumah Selingkuhannya, Duda Ini Akhirnya Tewas Bersimbah Darah

Target awal dukungan yang diperlukan oleh organisasi tersebut, minimal 200 tanda tangan dari masyarakat. Setelah itu, akan diserahkan ke instansi terkait untuk disampaikan ke pemerintah pusat. "Dukungan ini akan kami kirim ke DPRD Kabupaten Natuna, dan DPRD Provinsi Kepri," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dukung KNMP, SPHC Dorong...
Dukung KNMP, SPHC Dorong Penguatan Kapasitas Nelayan di Kabupaten Pati
Potensi Perikanan Sorong...
Potensi Perikanan Sorong Menguat, Askrindo Perluas Pelindungan Nelayan
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
Bantu Aktivitas Ekonomi...
Bantu Aktivitas Ekonomi Nelayan, Wilmar Serahkan Peralatan Tangkap Ikan
Keluhkan Bongkar Muat...
Keluhkan Bongkar Muat Batu Bara di Laut, Nelayan Pulau Ampel: Jadi Susah Tangkap Ikan
KKP Luncurkan Ocean...
KKP Luncurkan Ocean Institute of Indonesia, Enam Menteri Ikut Meresmikan
Resmi, Harga BBM Solar...
Resmi, Harga BBM Solar Khusus Nelayan Dipatok Rp15.000 per Liter
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Rekomendasi
Perluas Akses Asuransi,...
Perluas Akses Asuransi, IFG Life Gandeng Bank Papua Lindungi Debitur KPR
Minyak Mentah Brent...
Minyak Mentah Brent Tembus USD100 setelah Kapal Tanker Diserang di Laut Merah
Bitcoin Kembali ke Level...
Bitcoin Kembali ke Level USD65.500, Didukung Regulasi AS dan Arus ETF
Berita Terkini
Gempa Magnitudo 5,5...
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sarmi Papua Sore Ini
Bandung Jadi Tuan Rumah...
Bandung Jadi Tuan Rumah Perdana Erafone Run 2026, Targetkan 2.000 Peserta
Tokoh Masyarakat Merauke:...
Tokoh Masyarakat Merauke: PSN Wanam Harus Jamin Masa Depan Pendidikan Anak
Alokasikan Pokir untuk...
Alokasikan Pokir untuk Aspal Jalan, Effendi Alung Konsisten Kawal Infrastruktur Jambi
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Diterima, Polda Metro Jaya: Itu Bukan Akhir dari Semuanya
Wali Kota Tangsel Paparkan...
Wali Kota Tangsel Paparkan Penanganan Kekeringan, Kebakaran, hingga PSEL
Infografis
Jakarta Gencar Bersih-bersih...
Jakarta Gencar Bersih-bersih Ikan Sapu-sapu, Ini Alasannya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved