Kasus Pagar Laut Tangerang, Kades dan Perangkat Desa Didenda Rp48 Miliar
loading...
KKP menetapkan kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T menjadi penanggung jawab pagar laut di Tangerang. Keduanya disanksi denda Rp48 miliar. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T menjadi penanggung jawab pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Hal itu diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut yaitu saudara A selaku kepala desa dan T sebagai perangkat desa," kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat pada Kamis (27/2/2025).
Sakti menjelaskan keduanya langsung dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda sebesar Rp48 miliar. Perhitungan denda itu, jelas Sakti, berdasarkan perhitungan luasan pagar laut yang telah dibangun.
"Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran," tuturnya.
Adapun Sakti juga mengungkap bahwa dua penanggung jawab itu telah memberikan surat pernyataan bersedia membayar jumlah denda atas sanksi administratif.
Tak hanya itu, KKP masih bekerja sama bersama Bareskrim Polri terkait kasus pemagaran laut tersebut.
Polisi, kata Sakti, masih melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus itu.
"Dari sisi Bareskrim menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi kewenangan KKP yaitu pengenaan denda," tegasnya.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut yaitu saudara A selaku kepala desa dan T sebagai perangkat desa," kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat pada Kamis (27/2/2025).
Sakti menjelaskan keduanya langsung dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda sebesar Rp48 miliar. Perhitungan denda itu, jelas Sakti, berdasarkan perhitungan luasan pagar laut yang telah dibangun.
"Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran," tuturnya.
Adapun Sakti juga mengungkap bahwa dua penanggung jawab itu telah memberikan surat pernyataan bersedia membayar jumlah denda atas sanksi administratif.
Tak hanya itu, KKP masih bekerja sama bersama Bareskrim Polri terkait kasus pemagaran laut tersebut.
Polisi, kata Sakti, masih melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana dalam kasus itu.
"Dari sisi Bareskrim menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi kewenangan KKP yaitu pengenaan denda," tegasnya.
(shf)
Explore More