Ridwan Kamil Penuhi Semua Syarat Pimpin Ibu Kota Baru di Kaltim
loading...
A
A
A
"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali. Sebab, beliau banyak kerja praktek arsitek dan perencanaan, baik sebelum jadi gubernur atau wali kota. Bahkan, setelah dilant menjadi gubernur, Ridwan Kamil pun memiliki link internasional sangat kuat," katanya.
Lebih lanjut Bernie mengatakan, sinyalemen Jokowi tentang calon kepala Otorita IKN harus berpengalaman sebagai kepala daerah dan arsitek sangat tepat mengingat pembangunan IKN memerlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin bangsa.
"Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru dimana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," jelasnya.
Bernie pun mendukung sinyalemen Jokowi. Pasalnya, pemimpin IKN harus mengerti soal perencanaan kota. Selain itu, IKN pun masih memerlukan pembangunan gedung gedung baru dimana hal tersebut membutuhkan sosok seorang arsitek.
"Jadi, sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," tegasnya.
Kemudian, tanggung jawab calon Ketua Otorita IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. Baca: Jembatan Ambruk saat Evakuasi Korban Tenggelam, Pembawa Jenazah Berjatuhan ke Sungai.
"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi, dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban design dan arsitektur," ujarnya.
Apalagi, kata Bernie, dalam pembangunan kota baru di Indonesia, pengalaman pemerintah pun nyaris tidak ada.
"Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan dan bisa, memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya," paparnya.
Bernie menambahkan, Kepala Otorita IKN juga harus mampu membaca rencana makro, baik positioning ekonomi IKN, kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN, termasuk soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. "Jadi, ini membutuhkan pengalaman integratif," pungkasnya.
Lebih lanjut Bernie mengatakan, sinyalemen Jokowi tentang calon kepala Otorita IKN harus berpengalaman sebagai kepala daerah dan arsitek sangat tepat mengingat pembangunan IKN memerlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin bangsa.
"Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru dimana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," jelasnya.
Bernie pun mendukung sinyalemen Jokowi. Pasalnya, pemimpin IKN harus mengerti soal perencanaan kota. Selain itu, IKN pun masih memerlukan pembangunan gedung gedung baru dimana hal tersebut membutuhkan sosok seorang arsitek.
"Jadi, sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," tegasnya.
Kemudian, tanggung jawab calon Ketua Otorita IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. Baca: Jembatan Ambruk saat Evakuasi Korban Tenggelam, Pembawa Jenazah Berjatuhan ke Sungai.
"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi, dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban design dan arsitektur," ujarnya.
Apalagi, kata Bernie, dalam pembangunan kota baru di Indonesia, pengalaman pemerintah pun nyaris tidak ada.
"Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan dan bisa, memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya," paparnya.
Bernie menambahkan, Kepala Otorita IKN juga harus mampu membaca rencana makro, baik positioning ekonomi IKN, kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN, termasuk soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. "Jadi, ini membutuhkan pengalaman integratif," pungkasnya.