Ridwan Kamil Penuhi Semua Syarat Pimpin Ibu Kota Baru di Kaltim

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai memenuhi syarat menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro menyikapi sinyalemen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pemimpin Ibu kota baru itu.

Bernardus yakin, sinyalemen Jokowi yang menyebut Kepala Otorita IKN berlatar belakang kepala daerah dan arsitek mengarah kepada orang nomor satu di Provinsi Jabar itu.

Menurutnya, meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki background arsitek, namun sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekadar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata.

"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa? Pertama, dia harus berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi, pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali," tuturnya.

Kedua, lanjut Bernie, kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih untuk memimpin IKN harus memiliki jaringan global. Terlebih, dengan hadirnya IKN tersebut, Indonesia tengah berupaya memindahkan ibu kotanya ke jantung khatulistiwa.

"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi, network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting," ujarnya.

Ketiga, selain arsitek, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks.

"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dan IKN ini menjaga geopolitik nasional," tegasnya. Baca: Antisipasi Omicron dari Luar Negeri, Pemprov Jatim Siapkan Tiga Lokasi Karantina.

Dilihat dari tiga kriteria tersebut, Bernie yakin bahwa Jokowi akan menjatuhkan pilihannya kepada Ridwan Kamil. Terlebih, selama ini, Ridwan Kamil pun cukup sukses memimpin Jabar yang penuh kompleksitas.

"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali. Sebab, beliau banyak kerja praktek arsitek dan perencanaan, baik sebelum jadi gubernur atau wali kota. Bahkan, setelah dilant menjadi gubernur, Ridwan Kamil pun memiliki link internasional sangat kuat," katanya.

Lebih lanjut Bernie mengatakan, sinyalemen Jokowi tentang calon kepala Otorita IKN harus berpengalaman sebagai kepala daerah dan arsitek sangat tepat mengingat pembangunan IKN memerlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin bangsa.

"Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru dimana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," jelasnya.

Bernie pun mendukung sinyalemen Jokowi. Pasalnya, pemimpin IKN harus mengerti soal perencanaan kota. Selain itu, IKN pun masih memerlukan pembangunan gedung gedung baru dimana hal tersebut membutuhkan sosok seorang arsitek.

"Jadi, sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," tegasnya.

Kemudian, tanggung jawab calon Ketua Otorita IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. Baca: Jembatan Ambruk saat Evakuasi Korban Tenggelam, Pembawa Jenazah Berjatuhan ke Sungai.

"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi, dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban design dan arsitektur," ujarnya.

Apalagi, kata Bernie, dalam pembangunan kota baru di Indonesia, pengalaman pemerintah pun nyaris tidak ada.

"Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan dan bisa, memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya," paparnya.

Bernie menambahkan, Kepala Otorita IKN juga harus mampu membaca rencana makro, baik positioning ekonomi IKN, kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN, termasuk soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. "Jadi, ini membutuhkan pengalaman integratif," pungkasnya.