Kampus UMI dan BPP KKSS Perkuat Kerjasama di Tahun 2022
Minggu, 23 Januari 2022 - 22:55 WIB
loading...
Universitas Muslim Indonesia (UMI), memperkuat kerjasama dengan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KSS) di tahun 2022. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI), memperkuat kerjasama dengan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) di tahun 2022.
Hal ini terlihat saat dilaksanakan pertemuan kedua Lembaga di salah satu rumah makan di Jakarta (22/1/2022). Pada pertemuan secara santai dan penuh kekeluargaan, diskusi yang dipandu Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan promosi UMI, Prof Muhammad Hattah.
Baca Juga: Wisuda Selama 3 Hari, Kampus UMI Lepas 3.960 Wisudawan
Ia menyatakan bahwa, beberapa desain program yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebagai upaya menguatkan peran kedua lembaga untuk menjaga dan mengangkat peran dan kontribusi Komunitas Bugis-Makassar di kancah nasional dan internasional.
"Sejarah telah mencatat, tokoh Komunitas Bugis-Makassar telah mengambil bagian penting dan menorehkan catatan sebagai pejuang dan figur penting dalam berbagai aspek kehidupan pada tingkat lokal, nasional dan international," kata dia.
Hanya saja, jika melihat fenomena saat ini, dominasi tokoh dari kalangan Komunitas Bugis-Makassar cenderung mengalami penurunan.
Pada era tahun 1980-an sampai dengan era akhir tahun 1990-an kata dia, tokoh Komunitas Bugis-Makassar menduduki posisi penting pada sejumlah Kementerian yang kemudiaan memunculkan dikenal dengan sebutan semua dari Makassar disingkat SDM. Sebut saja kata dia HM Jusuf Kalla berhasil menjadi Wakil Presiden RI pada periode 2004–2009 dan 2014 -2019.
"Pada masa mendatang komunitas Bugis-Makassar masih memerlukan tokoh dengan kapasitas setara dengan HM Jusuf Kalla yang tidak hanya berhasil menjadi Wakil Presiden selama dua periode, pernah menjabat menteri serta sukses memainkan peran penting dalam penyelesain berbagai permasalahan di Indonesia dan konteks global," kata dia.
Selain itu, kapaitas dan kompetensi komunitas Bugis-Makassar tidak diragukan tetapi perlu terus dikembangkan sejalan dengan spirit zaman yang cenderung berubah semakin cepat, tidak menentu, semakin kompleks, dan ambigu ucap Prof Hattah mengawali diskusi.
Ia melanjutkan, dikatakan isu yang hangat diperbicangkan saat ini tentang pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tepatnya di wilayah Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan IKN tersebut, sangat strategis bagi Komunitas Bugis-Makassar berdasarkan tinjauan demografi, geografis, dan ekonomi sehingga diperlukan kontribusi peran dan kontribusi nyata untuk mendukung keberhasilan pemindahan IKN.
Baca Juga: Kampus UMI Jadi Tuan Rumah Temu Masyarakat Akuntansi
Pada tanggal 9 Februari tahun ini, Universitas Muslim Indonesia dan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan seminar Nasional dengan menghadirkan panelis Prof Muhammaad Hattah Fattah (JK Research Centre UMI), Prof Awaluddin Tjalla (BPP KKSS), Dr Yuliani Paris (anggota DPR RI) dan Prof Kadir Arifin (Dosen UKM Malaysia dan Diaspora Bugis-Makassar) yang dimoderatori oleh Dr Ismail Wekke (JK Research Centre UMI).
Pengurus BPP KKSS Prof Awaluddin sangat mengapresiasi komitmen kedua lembaga.
“Biasanya penandatanganan MoU jarang yang berkelanjutan hingga tataran aksi. Tapi alhamdulillah UMI dengan BPP KKSS konsisten dan mendesain program kreatif dan inovatif sesuaui dengan isu aktual yang berkembang, termasuk isu Ibu Kota Negara Baru Nusantara," katanya.
Hal ini terlihat saat dilaksanakan pertemuan kedua Lembaga di salah satu rumah makan di Jakarta (22/1/2022). Pada pertemuan secara santai dan penuh kekeluargaan, diskusi yang dipandu Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan promosi UMI, Prof Muhammad Hattah.
Baca Juga: Wisuda Selama 3 Hari, Kampus UMI Lepas 3.960 Wisudawan
Ia menyatakan bahwa, beberapa desain program yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebagai upaya menguatkan peran kedua lembaga untuk menjaga dan mengangkat peran dan kontribusi Komunitas Bugis-Makassar di kancah nasional dan internasional.
"Sejarah telah mencatat, tokoh Komunitas Bugis-Makassar telah mengambil bagian penting dan menorehkan catatan sebagai pejuang dan figur penting dalam berbagai aspek kehidupan pada tingkat lokal, nasional dan international," kata dia.
Hanya saja, jika melihat fenomena saat ini, dominasi tokoh dari kalangan Komunitas Bugis-Makassar cenderung mengalami penurunan.
Pada era tahun 1980-an sampai dengan era akhir tahun 1990-an kata dia, tokoh Komunitas Bugis-Makassar menduduki posisi penting pada sejumlah Kementerian yang kemudiaan memunculkan dikenal dengan sebutan semua dari Makassar disingkat SDM. Sebut saja kata dia HM Jusuf Kalla berhasil menjadi Wakil Presiden RI pada periode 2004–2009 dan 2014 -2019.
"Pada masa mendatang komunitas Bugis-Makassar masih memerlukan tokoh dengan kapasitas setara dengan HM Jusuf Kalla yang tidak hanya berhasil menjadi Wakil Presiden selama dua periode, pernah menjabat menteri serta sukses memainkan peran penting dalam penyelesain berbagai permasalahan di Indonesia dan konteks global," kata dia.
Selain itu, kapaitas dan kompetensi komunitas Bugis-Makassar tidak diragukan tetapi perlu terus dikembangkan sejalan dengan spirit zaman yang cenderung berubah semakin cepat, tidak menentu, semakin kompleks, dan ambigu ucap Prof Hattah mengawali diskusi.
Ia melanjutkan, dikatakan isu yang hangat diperbicangkan saat ini tentang pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tepatnya di wilayah Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan IKN tersebut, sangat strategis bagi Komunitas Bugis-Makassar berdasarkan tinjauan demografi, geografis, dan ekonomi sehingga diperlukan kontribusi peran dan kontribusi nyata untuk mendukung keberhasilan pemindahan IKN.
Baca Juga: Kampus UMI Jadi Tuan Rumah Temu Masyarakat Akuntansi
Pada tanggal 9 Februari tahun ini, Universitas Muslim Indonesia dan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan seminar Nasional dengan menghadirkan panelis Prof Muhammaad Hattah Fattah (JK Research Centre UMI), Prof Awaluddin Tjalla (BPP KKSS), Dr Yuliani Paris (anggota DPR RI) dan Prof Kadir Arifin (Dosen UKM Malaysia dan Diaspora Bugis-Makassar) yang dimoderatori oleh Dr Ismail Wekke (JK Research Centre UMI).
Pengurus BPP KKSS Prof Awaluddin sangat mengapresiasi komitmen kedua lembaga.
“Biasanya penandatanganan MoU jarang yang berkelanjutan hingga tataran aksi. Tapi alhamdulillah UMI dengan BPP KKSS konsisten dan mendesain program kreatif dan inovatif sesuaui dengan isu aktual yang berkembang, termasuk isu Ibu Kota Negara Baru Nusantara," katanya.
(agn)
Lihat Juga :
