Waspada Kemunculan Klaster Baru COVID-19 di Sulsel
Kamis, 11 Juni 2020 - 07:05 WIB
loading...
Klaster baru penyebaran dikhawatirkan muncul sebagai akibat dari lemahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Penularan virus corona, COVID-19 terus dikendalikan di Sulsel. Namun, di tengah upaya itu, klaster baru penyebaran dikhawatirkan muncul sebagai akibat dari lemahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Baca : Luwu Timur Jadi Klaster Baru COVID-19 di Provinsi Sulsel
"Memang itu yang nenjadi masalah di seluruh Indonesia saya kira. Jadi bagaimana mendorong tingkat kepatuhan masyarakat ini butuh sosialisasi secara massif. Dan itu kita sudah lakukan," papar Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah saat telekonferensi yang diinisiasi BNPB RI, kemarin.
Kegiatan yang bertajuk 'Masa Transisi di Sulawesi: Strategis dari Zona Merah ke Hijau' itu turut dihadiri Ketua AJI Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai narasumber. Dalam kesempatannya, Nurdin menegaskan, upaya edukasi tim Gugus Tugas COVID-19 gencar dilakukan.
Dia mengklaim sebagian masyarakat di Sulsel paham akan bahaya COVID-19 dan cara mencegahnya. Namun dia mengaku justru ada sekelompok orang yang mencoba memprovokasi dan menyebarkan hoaks terkait COVID-19.
"Cuma masalah yang kita hadapi adalah adanya sekelompok orang yang terus melakukan berita-berita hoaks, terutama (dibilang), 'tidak usah dipedulikan, COVID tidak berbahaya'. Itu banyak tuh yang melakukan hoaks dan membuat maayarakat bimbang," paparnya.
Nurdin bersama gugus tugas dan jajaran forkopimda tingkat Sulsel sementara mengkaji persoalan ini lebih mendalam. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diusung pemerintah, terganggu dengan upaya provokasi sekelompok orang tersebut.
Tidak hanya itu, adanya kejadian perebutan paksa jenazah berstatus PDP COVID-19 yang terjadi di beberapa rumah sakit dikhawatirkan memunculkan klaster penularan baru. Kejadian ini disayangkan terjadi, bahkan bisa jadi menjadi sumber penularan baru. Sekelompok warga yang mencoba memgambil paksa jenazah PDP, harus ditelusuri. Dikhawatirkan menjadi kelompok rentan yang terpapar dan menularkan virus.
"Jadi kita sudah merasa mulai mengendalikan ini, tapi itu perebutan jenazah ada di 3 rumah sakit, itu lagi yang menjadi klaster baru. Jadi sekarang kita lebih aktif untik memburu orang-orang itu. Jadi kita tracking lagi kembali. Karena sebenarnya transmisi lokal udah mampu kita atasi," urai dia.
Tidak hanya itu, penolakan pelaksanaan rapid test juga terjadi di Makassar. Padahal, langkah ini menjadi bagian screening pemerintah agar bisa lebih dini menindaklanjuti kelompok rentan COVID-19.
"Yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah ada masalah baru. Yaitu provokasi orang-orang tak bertanggung jawab terhadap gencarnya kita melakukan rapid. Tapi Alhamdulillah, teman-teman di polda maupun kodam terus bekerja keras menemukan orang-orang yang memprovokasi dan yang tidak mendukung pemutusan mata rantai COVID 19 ini," tukasnya.
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel inipun berharap, kerja sama masyarakat mendukung upaya pemerintah. COVID-19 tidak boleh dianggap enteng, disamping karena belum ditemukan obat atau vaksinnya.
"Sebenarnya sih seandainya tidak ada hoaks-hoaks itu, kita bisa lebih cepat. Karena bagaimana pun juga kita sudah dalam kendali. Apalagi Rt atau R0 itu di Sulsel sudah dibawah 1. Termasuk beberapa kabupaten lain," tambahnya.
Baca : Luwu Timur Jadi Klaster Baru COVID-19 di Provinsi Sulsel
"Memang itu yang nenjadi masalah di seluruh Indonesia saya kira. Jadi bagaimana mendorong tingkat kepatuhan masyarakat ini butuh sosialisasi secara massif. Dan itu kita sudah lakukan," papar Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah saat telekonferensi yang diinisiasi BNPB RI, kemarin.
Kegiatan yang bertajuk 'Masa Transisi di Sulawesi: Strategis dari Zona Merah ke Hijau' itu turut dihadiri Ketua AJI Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai narasumber. Dalam kesempatannya, Nurdin menegaskan, upaya edukasi tim Gugus Tugas COVID-19 gencar dilakukan.
Dia mengklaim sebagian masyarakat di Sulsel paham akan bahaya COVID-19 dan cara mencegahnya. Namun dia mengaku justru ada sekelompok orang yang mencoba memprovokasi dan menyebarkan hoaks terkait COVID-19.
"Cuma masalah yang kita hadapi adalah adanya sekelompok orang yang terus melakukan berita-berita hoaks, terutama (dibilang), 'tidak usah dipedulikan, COVID tidak berbahaya'. Itu banyak tuh yang melakukan hoaks dan membuat maayarakat bimbang," paparnya.
Nurdin bersama gugus tugas dan jajaran forkopimda tingkat Sulsel sementara mengkaji persoalan ini lebih mendalam. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diusung pemerintah, terganggu dengan upaya provokasi sekelompok orang tersebut.
Tidak hanya itu, adanya kejadian perebutan paksa jenazah berstatus PDP COVID-19 yang terjadi di beberapa rumah sakit dikhawatirkan memunculkan klaster penularan baru. Kejadian ini disayangkan terjadi, bahkan bisa jadi menjadi sumber penularan baru. Sekelompok warga yang mencoba memgambil paksa jenazah PDP, harus ditelusuri. Dikhawatirkan menjadi kelompok rentan yang terpapar dan menularkan virus.
"Jadi kita sudah merasa mulai mengendalikan ini, tapi itu perebutan jenazah ada di 3 rumah sakit, itu lagi yang menjadi klaster baru. Jadi sekarang kita lebih aktif untik memburu orang-orang itu. Jadi kita tracking lagi kembali. Karena sebenarnya transmisi lokal udah mampu kita atasi," urai dia.
Tidak hanya itu, penolakan pelaksanaan rapid test juga terjadi di Makassar. Padahal, langkah ini menjadi bagian screening pemerintah agar bisa lebih dini menindaklanjuti kelompok rentan COVID-19.
"Yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah ada masalah baru. Yaitu provokasi orang-orang tak bertanggung jawab terhadap gencarnya kita melakukan rapid. Tapi Alhamdulillah, teman-teman di polda maupun kodam terus bekerja keras menemukan orang-orang yang memprovokasi dan yang tidak mendukung pemutusan mata rantai COVID 19 ini," tukasnya.
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel inipun berharap, kerja sama masyarakat mendukung upaya pemerintah. COVID-19 tidak boleh dianggap enteng, disamping karena belum ditemukan obat atau vaksinnya.
"Sebenarnya sih seandainya tidak ada hoaks-hoaks itu, kita bisa lebih cepat. Karena bagaimana pun juga kita sudah dalam kendali. Apalagi Rt atau R0 itu di Sulsel sudah dibawah 1. Termasuk beberapa kabupaten lain," tambahnya.
Lihat Juga :
