Operasi Hujan Buatan Digencarkan, Kasus Karhutla di Riau Turun
loading...
Kebakaran hutan dan lahan di Riau mengalami penurunan setelah operasi hujan buatan digencarkan.Foto/ilustrasi
A
A
A
RIAU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mengalami penurunan. Pada 2021 tidak terjadi kabut asap di daerah berjuluk Bumi Lancang Kuning ini.
Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun mengatakan, keberhasilan penanganan karhutla di Riau berkat kolaborasi berbagai pihak. Salah satu upaya dari Polda Riau melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning.
"Aplikasi Dashboard lancang kuning adalah suatu sistem penanganan kebakaran hutan secara terukur, terstruktur dan efisien yang menggunakan 4 satelit yakni terra, noaa, lapan, aqua untuk mendeteksi titik api. Dashboard Lancang Kuning memberikan informasi secara akurat untuk mendeteksi titik koordinat hotspot dan melakukan verifikasi di lapangan sehingga memudahkan para petugas melakukan pemadaman, serta dapat memobilisasi orang, peralatan dan sumber daya lain yang digunakan untuk keperluan pemadaman," ucapnya Jumat (31/12/2021).
Baca juga: Napi Wanita Ini Menangis Histeris Saat Disuntik Vaksin COVID-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian karhutla di Tanah Air. Sepanjang 221, upaya yang dilakukan telah menuai hasil menggembirakan. Tingkat karhutla bisa ditekan sehingga bencana kabut asap bisa dihindari.
Namun demikian, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan, mengingat bencana karhutla dinilai masih berpotensi terjadi. Banyak hal yang mempengaruhi hal ini. Di antaranya faktor alam, di mana potensi hujan pada 2022 diprediksi lebih rendah dibanding 2021.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK RI, Laksmi Dhewanthi mengatakan dalam upaya pengendalian karhutla, seluruh jajaran pemerintah berpijak kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Di dalamnya mengatur penugasan untuk setiap kementerian dan lembaga serta kepala daerah agar aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.
"Presiden selalu menekankan pentingnya peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat ke daerah," terangnya.
Dari hasil monitoring hotspot hingga 29 Desember 2021, ditemukan sebanyak 1.385 titik. Angka ini turun 52,5 persen bila dibandingkan 2020, di mana ketika itu ditemukan ada sebanyak 2.919 titik panas.
Baca juga: 6 Ruko di Pekanbaru Ludes Terbakar Jelang Malam Tahun Baru
Karhutla terluas berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Kalimanan Barat, Papua dan Riau. Namun khusus untuk Papua dan Riau, telah terjadi tren penurunan yang signifikan.
"Alhamdulillah, sejak tahun 2020 hingga 2021 tidak ada lagi bencana kabut asap yang selama ini kerap mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lain," tambahnya.
Sementara untuk menghadapi tahun 2022, sesuai hasil monitoring BMKG, kondisi ENSO La-Nina cenderung menunjukkan terjadinya pelemahan hingga moderat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga Mei-Juni-Juli 2022.
Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan, hingga sepanjang tahun 2021, pihaknya telah melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan paradigma baru disertai upaya perbaikan sistem pengendalian Karhutla. Di antaranya penyebarluasan keberadaan titik hotspot sebagai indikator kemungkinan terjadinya Karhutla. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan satelit Terra-Aqua MODIS, NOAA20, SNPP serta Landsat-8 yang bisa dimonitor melalui website: sipongi.menlhk.go.id.
Selain itu peningkatan juga dilakukan pada intensitas dan jangkauan patroli mandiri dan patroli terpadu pencegahan Karhutla yang dilakukan Kementerian LHK bersama instansi terkait seperti TNI-Polri, polisi kehutanan, aparat desa, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA),
"Sepanjang tahun 2021, patroli ini telah menjangkau 1.437 desa rawan di provinsi-provinsi rawan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jabalnusa, Sulawesi, Maluku dan Papua," imbuhnya.
Dia memaparkan, salah satu program yang memberikan dampak signifikan dalam penanganan Karhutla tahun ini adalah dengan meningkatkan intensitas dan jangkauan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dimana operasi untuk menciptakan juhan buatan ini bekerja sama dengan BPPT, BNPB, TNI AU, BMKG, Satgas Dalkarhutla provinsi dan mitra usaha.
"Hasil TMC ini kita rasakan berdampak signifikan terhadap penambahan curah hujan untuk membasahi lahan gambut. Secara umum, dengan TMC ini telah terjadi persentase penambahan curah hujan di beberapa daerah," tambahnya.
Diantara keberhasialan operasi TMC itu yakni Provinsi Riau. Di mana curah hujan naik mencapai 62 persen dari curah hujan historis sepanjang tahun 2011-2020. Begitu pula di Jambi yang naik 60 persen, Sumatera Selatan 65 persen dan Kalimantan Barat 44,3 persen. "Capaian ini dirasakan penting, mengingat beberapa provinsi tersebut dinilai rawan karhutla," tukasnya.
Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun mengatakan, keberhasilan penanganan karhutla di Riau berkat kolaborasi berbagai pihak. Salah satu upaya dari Polda Riau melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning.
"Aplikasi Dashboard lancang kuning adalah suatu sistem penanganan kebakaran hutan secara terukur, terstruktur dan efisien yang menggunakan 4 satelit yakni terra, noaa, lapan, aqua untuk mendeteksi titik api. Dashboard Lancang Kuning memberikan informasi secara akurat untuk mendeteksi titik koordinat hotspot dan melakukan verifikasi di lapangan sehingga memudahkan para petugas melakukan pemadaman, serta dapat memobilisasi orang, peralatan dan sumber daya lain yang digunakan untuk keperluan pemadaman," ucapnya Jumat (31/12/2021).
Baca juga: Napi Wanita Ini Menangis Histeris Saat Disuntik Vaksin COVID-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian karhutla di Tanah Air. Sepanjang 221, upaya yang dilakukan telah menuai hasil menggembirakan. Tingkat karhutla bisa ditekan sehingga bencana kabut asap bisa dihindari.
Namun demikian, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan, mengingat bencana karhutla dinilai masih berpotensi terjadi. Banyak hal yang mempengaruhi hal ini. Di antaranya faktor alam, di mana potensi hujan pada 2022 diprediksi lebih rendah dibanding 2021.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK RI, Laksmi Dhewanthi mengatakan dalam upaya pengendalian karhutla, seluruh jajaran pemerintah berpijak kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Di dalamnya mengatur penugasan untuk setiap kementerian dan lembaga serta kepala daerah agar aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.
"Presiden selalu menekankan pentingnya peningkatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat ke daerah," terangnya.
Dari hasil monitoring hotspot hingga 29 Desember 2021, ditemukan sebanyak 1.385 titik. Angka ini turun 52,5 persen bila dibandingkan 2020, di mana ketika itu ditemukan ada sebanyak 2.919 titik panas.
Baca juga: 6 Ruko di Pekanbaru Ludes Terbakar Jelang Malam Tahun Baru
Karhutla terluas berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Kalimanan Barat, Papua dan Riau. Namun khusus untuk Papua dan Riau, telah terjadi tren penurunan yang signifikan.
"Alhamdulillah, sejak tahun 2020 hingga 2021 tidak ada lagi bencana kabut asap yang selama ini kerap mencoreng nama baik Indonesia di mata negara lain," tambahnya.
Sementara untuk menghadapi tahun 2022, sesuai hasil monitoring BMKG, kondisi ENSO La-Nina cenderung menunjukkan terjadinya pelemahan hingga moderat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga Mei-Juni-Juli 2022.
Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan, hingga sepanjang tahun 2021, pihaknya telah melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan paradigma baru disertai upaya perbaikan sistem pengendalian Karhutla. Di antaranya penyebarluasan keberadaan titik hotspot sebagai indikator kemungkinan terjadinya Karhutla. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan satelit Terra-Aqua MODIS, NOAA20, SNPP serta Landsat-8 yang bisa dimonitor melalui website: sipongi.menlhk.go.id.
Selain itu peningkatan juga dilakukan pada intensitas dan jangkauan patroli mandiri dan patroli terpadu pencegahan Karhutla yang dilakukan Kementerian LHK bersama instansi terkait seperti TNI-Polri, polisi kehutanan, aparat desa, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA),
"Sepanjang tahun 2021, patroli ini telah menjangkau 1.437 desa rawan di provinsi-provinsi rawan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jabalnusa, Sulawesi, Maluku dan Papua," imbuhnya.
Dia memaparkan, salah satu program yang memberikan dampak signifikan dalam penanganan Karhutla tahun ini adalah dengan meningkatkan intensitas dan jangkauan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dimana operasi untuk menciptakan juhan buatan ini bekerja sama dengan BPPT, BNPB, TNI AU, BMKG, Satgas Dalkarhutla provinsi dan mitra usaha.
"Hasil TMC ini kita rasakan berdampak signifikan terhadap penambahan curah hujan untuk membasahi lahan gambut. Secara umum, dengan TMC ini telah terjadi persentase penambahan curah hujan di beberapa daerah," tambahnya.
Diantara keberhasialan operasi TMC itu yakni Provinsi Riau. Di mana curah hujan naik mencapai 62 persen dari curah hujan historis sepanjang tahun 2011-2020. Begitu pula di Jambi yang naik 60 persen, Sumatera Selatan 65 persen dan Kalimantan Barat 44,3 persen. "Capaian ini dirasakan penting, mengingat beberapa provinsi tersebut dinilai rawan karhutla," tukasnya.
(msd)
Explore More