Jurus Mengatasi Macet, Banjir, dan Air Baku di Jabodetabekpunjur
loading...
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan, banjir, dan air baku di wilayah Jabodetabekpunjur. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan , banjir , dan air baku di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Teknis yang diadakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) secara daring, Selasa (28/12/2021)
Wilayah Jabodetabekpunjur merupakan kawasan strategis nasional yang berkembang secara dinamis dan memiliki potensi sebagai pusat kegiatan perekonomian terintegrasi berskala internasional, nasional. maupun regional.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, disebutkan bahwa kemacetan, banjir, dan air baku merupakan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan.
Wilayah DKI Jakarta telah berkembang menjadi wilayah yang teraglomerasi dengan Bogor, Depok, Tangerang, Depok, dan Cianjur, sehingga menjadikan wilayah tersebut memiliki ketergantungan dalam hal aktivitas perekonomian.
Hal ini berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat yang memunculkan permasalahan, seperti halnya kemacetan dikarenakan pertumbuhan volume kendaraan pribadi yang semakin tinggi diiringi dengan pertumbuhan jalan yang rendah.
Kepala BPTJ Kemenhub Polana B Pramesti, mengatakan, Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020 – 2030.
Dengan masih terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat.
"Kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa,” ujar Polana dalam rapat.
Wilayah Jabodetabekpunjur merupakan kawasan strategis nasional yang berkembang secara dinamis dan memiliki potensi sebagai pusat kegiatan perekonomian terintegrasi berskala internasional, nasional. maupun regional.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, disebutkan bahwa kemacetan, banjir, dan air baku merupakan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan.
Wilayah DKI Jakarta telah berkembang menjadi wilayah yang teraglomerasi dengan Bogor, Depok, Tangerang, Depok, dan Cianjur, sehingga menjadikan wilayah tersebut memiliki ketergantungan dalam hal aktivitas perekonomian.
Hal ini berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat yang memunculkan permasalahan, seperti halnya kemacetan dikarenakan pertumbuhan volume kendaraan pribadi yang semakin tinggi diiringi dengan pertumbuhan jalan yang rendah.
Kepala BPTJ Kemenhub Polana B Pramesti, mengatakan, Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020 – 2030.
Dengan masih terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat.
"Kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa,” ujar Polana dalam rapat.
