Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tekan Mobilitas Warga Saat Nataru, Ini Langkah Pemprov Jawa Timur
loading...
Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah strategi guna membatasi mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru 2022. Yakni melakukan random check pemeriksaan acak dokumen persyaratan perjalanan.Foto/ilustrasi
A
A
A
SURABAYA - Pemeritah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim menyiapkan sejumlah strategi guna membatasi mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
Diantarannya, melakukan random check pemeriksaan acak dokumen persyaratan perjalanan. Meliputi kartu vaksin dosis lengkap, hasil negatif rapid antigen dan penerapan aplikasi peduli lindungi.
Baca juga: Detik-detik Kades di Blora Buka Pintu Darurat Pesawat yang Hendak Terbang
Kemudian, melakukan Pemeriksaan Persyaratan dokumen Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sesuai SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021 yang menggunakan Moda Transportasi umum baik Transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. “Itu di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (24/12/2021).
Khofifah menyebut, saat ini ada 3 pos yang disiapkan. Yakni pos pengamanan (Pospam), pos pelayanan (posyan) dan pos pelayanan rest area. Untuk Pospam berjumlah 162 pos, Posyan sebanyak 50 pos dan Posyan rest area sebanyak 7 pos. "Tugas Pospam adalah pengawasan terhadap prokes di lokasi wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian," katanya.
Baca juga: Panglima TNI Bakal Pecat 3 Oknum TNI yang Terlibat Tewasnya Hendi dan Salsabila
Sedangkan Posyan bertugas melakukan screening aplikasi peduli lindungi di kawasan pos pelayanan, menyediakan pelayanan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta pengawasan terhadap prokes. "Posyan juga akan membagikan masker dan sembako serta melakukan pembubaran kerumunan pada malam tahun baru 2022," terang Khofifah.
Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub Desember 2021, diperkirakan potensi pergerakan masyarakat jelang natal 2021 dan tahun baru 2022 sekitar 11 juta orang atau 7,1 persen. Namun pemerintah daerah memastikan pergerakan tidak terlalu tinggi mengingat pemerintah pusat telah meniadakan cuti bersama. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan kalau tidak sangat mendesak," tandas Khofifah
Diantarannya, melakukan random check pemeriksaan acak dokumen persyaratan perjalanan. Meliputi kartu vaksin dosis lengkap, hasil negatif rapid antigen dan penerapan aplikasi peduli lindungi.
Baca juga: Detik-detik Kades di Blora Buka Pintu Darurat Pesawat yang Hendak Terbang
Kemudian, melakukan Pemeriksaan Persyaratan dokumen Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sesuai SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021 yang menggunakan Moda Transportasi umum baik Transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. “Itu di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (24/12/2021).
Khofifah menyebut, saat ini ada 3 pos yang disiapkan. Yakni pos pengamanan (Pospam), pos pelayanan (posyan) dan pos pelayanan rest area. Untuk Pospam berjumlah 162 pos, Posyan sebanyak 50 pos dan Posyan rest area sebanyak 7 pos. "Tugas Pospam adalah pengawasan terhadap prokes di lokasi wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian," katanya.
Baca juga: Panglima TNI Bakal Pecat 3 Oknum TNI yang Terlibat Tewasnya Hendi dan Salsabila
Sedangkan Posyan bertugas melakukan screening aplikasi peduli lindungi di kawasan pos pelayanan, menyediakan pelayanan vaksinasi dosis 1 dan 2, serta pengawasan terhadap prokes. "Posyan juga akan membagikan masker dan sembako serta melakukan pembubaran kerumunan pada malam tahun baru 2022," terang Khofifah.
Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbang Kemenhub Desember 2021, diperkirakan potensi pergerakan masyarakat jelang natal 2021 dan tahun baru 2022 sekitar 11 juta orang atau 7,1 persen. Namun pemerintah daerah memastikan pergerakan tidak terlalu tinggi mengingat pemerintah pusat telah meniadakan cuti bersama. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan kalau tidak sangat mendesak," tandas Khofifah
(msd)
Explore More