Mendagri Meminta Jabar Masukkan Program Pemulihan Ekonomi di RKPD
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Jawa Barat (Jabar) memasukan pemulihan ekonomi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 2021.
Meskipun ada desentralisasi, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) tetap berada dalam satu sistem negara. Pemda perlu mengakomodasi kebijakan-kebijakan strategis nasional.
Sementara itu, pemerintah provinsi (pemprov) juga harus mengakomodasi masukan dari pemerintah kabupaten dan kota. “Jadi, berlaku mekanisme top down dan bottom up,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Kamis (23/4/2020).
Namanya musyawarah, tentu membuka ruang saling memberikan masukan untuk RKPD. Masukan-masukan itu diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing. Pusat, kata Tito, memberikan kebijakan strategis nasional dan provinsi menerima pengajuan usulan program dan kegiatan dari daerah. (Baca juga: Terapkan PSBB, Khofifah Tak Larang Warga Jualan Takjil Buka Puasa)
“Untuk diakomdasi dan diselaraskan dengan kepentingan lokal. Karakteristik yang berbeda-beda di tiap wilayah harus diakomodasi oleh pemerintahan di atasnya baik provinsi maupun tingkat pusat,” tutur mantan kapolri itu.
Tito secara terbuka menyatakan dalam musyawarah ada negosiasi dan tawar-menawar. Biasanya, pusat maunya apa dan daerah apa. Pembahasan dan perbedaan itu nantinya akan menemukan titik temu.
Namun, Tito menekankan RKPD harus berdasarkan lim program prioritas nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jabar juga diminta memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederahaan birokrasi dan regulasi, dan transformasi ekonomi.
Juga sinkronisasi dan harmonisasi program pusat yang menyesuaikan dengan kondisi pandemin COVID-19.
Sebelum ada pandemi, Jabar mengusung RKPD yang mendepankan peningkatan industri dan investasi, serta pengembangan pariwisata.
Itu semua wajib didukung SDM dan infrastruktur yang berkualitas. “Peningkatan daya saing daerah tetap, tapi ditambahi dengan pemulihan ekonomi dan tema peningkatan kesehatan masyarakat. Ini setelah adanya COVID-19,” ujarnya.
Meskipun ada desentralisasi, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) tetap berada dalam satu sistem negara. Pemda perlu mengakomodasi kebijakan-kebijakan strategis nasional.
Sementara itu, pemerintah provinsi (pemprov) juga harus mengakomodasi masukan dari pemerintah kabupaten dan kota. “Jadi, berlaku mekanisme top down dan bottom up,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Kamis (23/4/2020).
Namanya musyawarah, tentu membuka ruang saling memberikan masukan untuk RKPD. Masukan-masukan itu diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing. Pusat, kata Tito, memberikan kebijakan strategis nasional dan provinsi menerima pengajuan usulan program dan kegiatan dari daerah. (Baca juga: Terapkan PSBB, Khofifah Tak Larang Warga Jualan Takjil Buka Puasa)
“Untuk diakomdasi dan diselaraskan dengan kepentingan lokal. Karakteristik yang berbeda-beda di tiap wilayah harus diakomodasi oleh pemerintahan di atasnya baik provinsi maupun tingkat pusat,” tutur mantan kapolri itu.
Tito secara terbuka menyatakan dalam musyawarah ada negosiasi dan tawar-menawar. Biasanya, pusat maunya apa dan daerah apa. Pembahasan dan perbedaan itu nantinya akan menemukan titik temu.
Namun, Tito menekankan RKPD harus berdasarkan lim program prioritas nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jabar juga diminta memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederahaan birokrasi dan regulasi, dan transformasi ekonomi.
Juga sinkronisasi dan harmonisasi program pusat yang menyesuaikan dengan kondisi pandemin COVID-19.
Sebelum ada pandemi, Jabar mengusung RKPD yang mendepankan peningkatan industri dan investasi, serta pengembangan pariwisata.
Itu semua wajib didukung SDM dan infrastruktur yang berkualitas. “Peningkatan daya saing daerah tetap, tapi ditambahi dengan pemulihan ekonomi dan tema peningkatan kesehatan masyarakat. Ini setelah adanya COVID-19,” ujarnya.
(nbs)
Explore More