BPBD Luwu Utara Sudah Salurkan Semua Dana Tunggu Harian
Senin, 06 Desember 2021 - 23:16 WIB
loading...
A
A
A
Muslim menambahkan, penyaluran DTH dilakukan selama tujuh bulan berturut turut, dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai bulan Februari 2021. "Bulan pertama (Agustus) itu kita salurkan menggunakan dana APBD lalu enam bulan berikutnya yakni September 2020 sampai Februari 2021 itu menggunakan dana dari BNPB," beber Muslim.
Dirinya juga mengatakan perlu juga disampaikan, saat itu Luwu Utara termasuk daerah yang beruntung, karena mendapat alokasi bantuan DTH dari BNPB selama enam bulan, biasanya daerah lain hanya tiga bulan saja.
Muslim juga menyampaikan, jika ada masyarakat yang merasa dirinya layak menerima DTH namun hingga saat ini belum mendapatkan bantuan tersebut, bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa/lurah sampai Kecamatan dengan membawa dokumen kependudukan untuk dilakukan verifikasi.
"Kalau ada merasa berhak menerima dan belum menerima, silahkan datang klarifikasi ke pemerintah setempat secara berjenjang dan membawa dokumen kependudukan yang sudah di verifikasi oleh BNPB dan APIP. Jika hasil verifikasi pemerintah setempat menunjukkan bersangkutan layak menerima DTH, kita akan mediasikan," pungkasnya.
Baca Juga: Masyarakat 14 Desa di Luwu Utara Dilatih Hadapi Bencana Alam
Dirinya juga mengatakan perlu juga disampaikan, saat itu Luwu Utara termasuk daerah yang beruntung, karena mendapat alokasi bantuan DTH dari BNPB selama enam bulan, biasanya daerah lain hanya tiga bulan saja.
Muslim juga menyampaikan, jika ada masyarakat yang merasa dirinya layak menerima DTH namun hingga saat ini belum mendapatkan bantuan tersebut, bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah desa/lurah sampai Kecamatan dengan membawa dokumen kependudukan untuk dilakukan verifikasi.
"Kalau ada merasa berhak menerima dan belum menerima, silahkan datang klarifikasi ke pemerintah setempat secara berjenjang dan membawa dokumen kependudukan yang sudah di verifikasi oleh BNPB dan APIP. Jika hasil verifikasi pemerintah setempat menunjukkan bersangkutan layak menerima DTH, kita akan mediasikan," pungkasnya.
Baca Juga: Masyarakat 14 Desa di Luwu Utara Dilatih Hadapi Bencana Alam
Lihat Juga :
