Hadiri Fisipol Leadership Forum di UGM, Ridwan Kamil Paparkan Strategi Pembangunan Jabar

YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil memaparkan strateginya untuk memangkas ketimpangan di Jabar saat menghadiri Fisipol Leadership Forum di Kampus Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (2/12/2021).

Ridwan Kamil mengatakan, Provinsi Jabar mendapat dukungan dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan di Jabar bagian selatan dan utara. Dukungan itu terwujud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana dan Jabar selatan.

Menurutnya, perpres tersebut menjadi landasan dan payung hukum dalam mempercepat pembangunan dua kawasan ekonomi baru tersebut. Lewat perpres, pemerintah pusat juga menjamin anggaran pembangunan hingga hampir Rp400 triliun dalam tiga tahun ke depan.

"Ke utara untuk lompatan karena future of West Java itu di utara, ada 13 kota baru. Setengah dari Rp400 triliun ke Jabar selatan yang masih tertinggal. Itu sekarang, kami punya modal itu," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil juga menuturkan bahwa untuk memangkas ketimpangan Jabar bagian utara dan selatan, Pemprov Jabar melakukan revolusi digital.

"Maka sekarang ada program Petani Milenial. Wahai anak-anak kota, desa, jangan hijrah ke kota. Pak, penghasilan di desa kecil dibanding kota. Tapi dengan skill digital, persepsi itu berubah, kenapa? Anda bisa tinggal di desa, jualan di kota melalui digital. Maka slogannya, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia," tutur Kang Emil.

"COVID mengajarkan, ekonomi turun, ternyata pangan stabil, digital naik. Makanya saya bilang, anak-anak kota, future economy itu pangan. Kamu makmur tahan banting," lanjutnya.

Kang Emil juga mengatakan, Pemprov Jabar menyediakan pusat digital di kantor-kantor desa. Pusat digital itu dapat dimanfaatkan masyarakat pedesaan untuk berjualan secara digital.

"Kasih makan ikan pakai handphone. Mencari ikan pakai fish finder. Itu evolusi-evolusi. Itu cara saya mengentaskan gap dengan namanya inclusive digital economy," terangnya.

Selain itu, Pemprov Jabar pun menggagas program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya.

"Saya punya teori, menyejahterakan rakyat Indonesia dan sila kelima. Dari desa, tapi menggunakan teknologi digital sebagai alat produksi dan alat peradaban," katanya.