Tatanan Normal Baru, Pakar Unpad: Bentuk 'Kolonialisme' Digital
Minggu, 07 Juni 2020 - 14:55 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing. Mereka beralasan, internet adalah justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia. (BACA JUGA: Nyawa 401 Ribu Orang di Dunia Melayang Akibat Wabah COVID-19 )
Untungnya, ujar dia, Pemerintah telah menerapkan “pajak virtual” kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial asing yang akan berlaku pada bulan depan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.
"New normal adalah perwujudan Data as a New Oil. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital asing maka ketahanan ekonomi menjadi terancam," tutup Danrivnto. (BACA JUGA: Dampak Corona, Masjidilharam Lockdown hingga 21 Juni, Umrah Masih Dihentikan )
Untungnya, ujar dia, Pemerintah telah menerapkan “pajak virtual” kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial asing yang akan berlaku pada bulan depan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.
"New normal adalah perwujudan Data as a New Oil. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital asing maka ketahanan ekonomi menjadi terancam," tutup Danrivnto. (BACA JUGA: Dampak Corona, Masjidilharam Lockdown hingga 21 Juni, Umrah Masih Dihentikan )
(awd)
Lihat Juga :
