Tatanan Normal Baru, Pakar Unpad: Bentuk 'Kolonialisme' Digital
loading...
Foto/SINDONews/Dok/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Namun isu new normal telah banyak diperbincangkan publik dan para pemangku kebijakan. Berbagai persepsi pun muncul terkait pola hidup di tatanan normal baru ini.
Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto mengatakan, teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan tulang punggung utama bagi umat manusia saat ini untuk menjalani new normal namun dengan cara tetap produktif.
Kendati begitu, kata Danrivanto, pantas dicermati bahwa hegemoni teknologi digital tersebut bukan bebas nilai. Karena new normal berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform 'kolonialisme' digital yang mengancam kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa.
Situasi ini, ujar dia, ditandai oleh begitu masifnya aplikasi video conference tertentu. Juga aplikasi film atau video streaming berlangganan televisi atau berbasis media sosial lainnya. (BACA JUGA: Update Corona Jabar: Positif 2.376 Kasus, Pasien Sembuh Tercatat 779 Orang )
“Pandemi COVID-19 juga telah membentuk peradaban normalitas baru dengan karakter personal, proporsional, dan virtual. Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi, membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi akan penentu pemenang 'kolonialisme' digital,” kata Danrivanto dalam siaran persnya, Minggu (7/6/2020).
Menurut dia, kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing. Mereka beralasan, internet adalah justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia. (BACA JUGA: Nyawa 401 Ribu Orang di Dunia Melayang Akibat Wabah COVID-19 )
Untungnya, ujar dia, Pemerintah telah menerapkan “pajak virtual” kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial asing yang akan berlaku pada bulan depan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.
"New normal adalah perwujudan Data as a New Oil. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital asing maka ketahanan ekonomi menjadi terancam," tutup Danrivnto. (BACA JUGA: Dampak Corona, Masjidilharam Lockdown hingga 21 Juni, Umrah Masih Dihentikan )
Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto mengatakan, teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan tulang punggung utama bagi umat manusia saat ini untuk menjalani new normal namun dengan cara tetap produktif.
Kendati begitu, kata Danrivanto, pantas dicermati bahwa hegemoni teknologi digital tersebut bukan bebas nilai. Karena new normal berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform 'kolonialisme' digital yang mengancam kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa.
Situasi ini, ujar dia, ditandai oleh begitu masifnya aplikasi video conference tertentu. Juga aplikasi film atau video streaming berlangganan televisi atau berbasis media sosial lainnya. (BACA JUGA: Update Corona Jabar: Positif 2.376 Kasus, Pasien Sembuh Tercatat 779 Orang )
“Pandemi COVID-19 juga telah membentuk peradaban normalitas baru dengan karakter personal, proporsional, dan virtual. Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi, membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi akan penentu pemenang 'kolonialisme' digital,” kata Danrivanto dalam siaran persnya, Minggu (7/6/2020).
Menurut dia, kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing. Mereka beralasan, internet adalah justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia. (BACA JUGA: Nyawa 401 Ribu Orang di Dunia Melayang Akibat Wabah COVID-19 )
Untungnya, ujar dia, Pemerintah telah menerapkan “pajak virtual” kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial asing yang akan berlaku pada bulan depan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.
"New normal adalah perwujudan Data as a New Oil. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital asing maka ketahanan ekonomi menjadi terancam," tutup Danrivnto. (BACA JUGA: Dampak Corona, Masjidilharam Lockdown hingga 21 Juni, Umrah Masih Dihentikan )
(awd)
Lihat Juga :
