Honor Tim Medis PON XX Papua Tak Kunjung Dibayar, DPR Papua Minta Audit
Selasa, 30 November 2021 - 06:22 WIB
loading...
Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit anggaran PON XX. Foto SINDOnews
A
A
A
JAYAPURA - Pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 sudah sebulan lebih berkahir. Namun, beberapa permasalahan, termasuk pembayaran honor bagi tenaga medis (nakes), media center dan driver ternyata masih menjadi persoalan.
Puluhan nakes pun menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin (29/11/2021). Para nakes ini menuntut pembayaran honor yang sudah dijanjikan sesuai SK. Baca juga: Penyelenggaraan Peparnas XVI Papua, PB: Persiapan Sudah 95 Persen
Molornya pembayaran honor dan jawaban pihak PB PON yang tidak pasti membiuat mereka geram dan meminta presiden melalui pihak audit turun tangan melihat permasalahan ini. Dugaan penyelewengan anggran mencul lantaran honor ini seolah ditilep.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa angkat bicara. Dia meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
"Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue, ini soal," kata Kadepa.
Demi sukses administrasi baik PON XX maupun Peparnas 2021 saat ini, lanjut dia, banyak pihak meminta keterlibatan penegak hukum dalam menggali sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralamik Nasional (Peparnas) XVI. Hal ini lantaran banyak kasus mulai mencuat soal honor.
"Pertanggungjawaban harus dan saya yakin Panitia PON XX dan Peparnas pasti sudah siap mempertanggungjawabkan semua. Pihak penegak hukum baik BPK, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi mesti melihat ini," ucapnya.
Dirinya berharap, seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi dengan urusan-urusan pemerintahan yang sedang akan berjalan ke depan, termasuk dua event nasional tersebut. Baca juga: Wapres Maruf Amin Apresiasi Menpora Amali Beri Dukungan Luar Biasa bagi PON XX Papua
"Bila perlu rakyat mendesak dan ikut mengawal proses penegakan hukum sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi publik agar menjamin profesionalisme penegak hukum dalam proses penegakan hukum bagi koruptor," pungkasnya
Puluhan nakes pun menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin (29/11/2021). Para nakes ini menuntut pembayaran honor yang sudah dijanjikan sesuai SK. Baca juga: Penyelenggaraan Peparnas XVI Papua, PB: Persiapan Sudah 95 Persen
Molornya pembayaran honor dan jawaban pihak PB PON yang tidak pasti membiuat mereka geram dan meminta presiden melalui pihak audit turun tangan melihat permasalahan ini. Dugaan penyelewengan anggran mencul lantaran honor ini seolah ditilep.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa angkat bicara. Dia meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
"Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue, ini soal," kata Kadepa.
Demi sukses administrasi baik PON XX maupun Peparnas 2021 saat ini, lanjut dia, banyak pihak meminta keterlibatan penegak hukum dalam menggali sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralamik Nasional (Peparnas) XVI. Hal ini lantaran banyak kasus mulai mencuat soal honor.
"Pertanggungjawaban harus dan saya yakin Panitia PON XX dan Peparnas pasti sudah siap mempertanggungjawabkan semua. Pihak penegak hukum baik BPK, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi mesti melihat ini," ucapnya.
Dirinya berharap, seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi dengan urusan-urusan pemerintahan yang sedang akan berjalan ke depan, termasuk dua event nasional tersebut. Baca juga: Wapres Maruf Amin Apresiasi Menpora Amali Beri Dukungan Luar Biasa bagi PON XX Papua
"Bila perlu rakyat mendesak dan ikut mengawal proses penegakan hukum sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi publik agar menjamin profesionalisme penegak hukum dalam proses penegakan hukum bagi koruptor," pungkasnya
(don)
Lihat Juga :
