Ranperda Pesantren Tak Masuk Usulan, PKS Sindir Bapemperda DPRD Wajo
Sabtu, 27 November 2021 - 22:21 WIB
loading...
A
A
A
Adapun alasan Ranperda pesantren tidak masuk dalam pembahasan di tahun 2022 karena Bapemperda menganggap sudah ada regulasi yang mengatur tentang pondok pesantren. Seperti dalam UU 18/2019 tentang Pesantren dan Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
"Saya memohon maaf kepada semua Anregurutta al mukarram pimpinan pesantren se Kabupaten Wajo, saya sangat menyesal karena kami belum bisa memperjuangkan harapan dan cita-cita pejuang pesantren di Wajo, padahal Wajo kita kenal sebagai Kota Santri," terangnya.
Baca juga: Sehari Setelah Reses, Legislator Wajo Ini Langsung Akomodir Aspirasi Warga
Dirinya berharap, Bapemperda DPRD Wajo , bisa melihat lebih jeli lagi usulan mendesak yang ada di masyarakat. "Ranperda pesantren sudah disepakati di tingkat Komisi IV. Tapi sayangnya tidak diakomodir," pungkasnya.
Dalam rapat paripurna propemperda, ada empat ranperda inisiatif DPRD. Pertama terkait Penataan Desa dari Komisi I, lalu Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dari Komisi II. Lalu Ranperda Pengelolaan Sampah dari Komisi III, dan terakhir Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan dari Komisi IV.
"Saya memohon maaf kepada semua Anregurutta al mukarram pimpinan pesantren se Kabupaten Wajo, saya sangat menyesal karena kami belum bisa memperjuangkan harapan dan cita-cita pejuang pesantren di Wajo, padahal Wajo kita kenal sebagai Kota Santri," terangnya.
Baca juga: Sehari Setelah Reses, Legislator Wajo Ini Langsung Akomodir Aspirasi Warga
Dirinya berharap, Bapemperda DPRD Wajo , bisa melihat lebih jeli lagi usulan mendesak yang ada di masyarakat. "Ranperda pesantren sudah disepakati di tingkat Komisi IV. Tapi sayangnya tidak diakomodir," pungkasnya.
Dalam rapat paripurna propemperda, ada empat ranperda inisiatif DPRD. Pertama terkait Penataan Desa dari Komisi I, lalu Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dari Komisi II. Lalu Ranperda Pengelolaan Sampah dari Komisi III, dan terakhir Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan dari Komisi IV.
(luq)
Lihat Juga :
