BKPSDM Luwu Siap Laksanakan Tes Evaluasi Kompetensi Non ASN
loading...
Rapat koordinasi pemutakhiran data dan persiapan tes evaluasi kompetensi non ASN yang dilaksanakan BKPSDM Luwu di Aula Bappeda, Senin (22/11) siang. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu menyatakan kesiapannya melaksanakan tes evaluasi kompetensi non ASN. Evaluasi ini diagendakan selama 6 hari, dimulai 26 November 2021.
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Luwu,Raehana Rahman menegaskan, pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN ini bukannya bertujuan untuk pengurangan 30 persen tenaga ASN seperti isu yang beredar selama ini.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Luwu
Kepala BKPSDM Luwu mengajak seluruh peserta yang hadir untuk ikut berperan aktif menangkal hoaks sekaitan tujuan pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN.
Baca Juga: Pemkab Luwu
Dalam pertemuan ini pula disampaikan BKPSDM beberapa persoalan di kalangan non ASN yang juga perlu didengar. Seperti adanya non ASN atau tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja namun masih dipertahankan.
"Bahkan ada yang masih mendapat gaji. Tentu kondisi ini ada ketidakadilan bagi mereka honorer yang aktif bekerja dan masuk kantor tiap hari. Ada pula bekerja aktif namun tidak terdaftar penerima upah kerja dari APBD karena gaji dibagi 1/3," ujarnya.
Permasalahan lain kata Raehana, jika ada non ASN yang lulus CPNS jalur PPPK, langsung dimasukkan lagi penggantinya. "Bagaimana tidak bertambah terus sementara tenaga honorer, sementara PP 49 tahun 2018 melarang mengangkat pegawai non ASN atau honorer dan ini seolah-olah dibiarkan oleh Kepala OPD," ungkapnya.
Baca juga:Kepala Perwakilan BPK Bali Kenakan Batik Rongkong di Peresmian IATF
Sehingga bukan tidak mungkin kata Raehana, saat pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN nanti, hasilnya ada yang tersisih.
"Tentu yang tersisih ini yang tidak hadir atau ikut tes. Mereka ini adalah honorer yang hanya dititip namanya namun orangnya bekerja di tempat lain. Jika dia honorer aktif pasti ikut tes," kuncinya.
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Luwu,Raehana Rahman menegaskan, pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN ini bukannya bertujuan untuk pengurangan 30 persen tenaga ASN seperti isu yang beredar selama ini.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Luwu
Kepala BKPSDM Luwu mengajak seluruh peserta yang hadir untuk ikut berperan aktif menangkal hoaks sekaitan tujuan pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN.
Baca Juga: Pemkab Luwu
Dalam pertemuan ini pula disampaikan BKPSDM beberapa persoalan di kalangan non ASN yang juga perlu didengar. Seperti adanya non ASN atau tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja namun masih dipertahankan.
"Bahkan ada yang masih mendapat gaji. Tentu kondisi ini ada ketidakadilan bagi mereka honorer yang aktif bekerja dan masuk kantor tiap hari. Ada pula bekerja aktif namun tidak terdaftar penerima upah kerja dari APBD karena gaji dibagi 1/3," ujarnya.
Permasalahan lain kata Raehana, jika ada non ASN yang lulus CPNS jalur PPPK, langsung dimasukkan lagi penggantinya. "Bagaimana tidak bertambah terus sementara tenaga honorer, sementara PP 49 tahun 2018 melarang mengangkat pegawai non ASN atau honorer dan ini seolah-olah dibiarkan oleh Kepala OPD," ungkapnya.
Baca juga:Kepala Perwakilan BPK Bali Kenakan Batik Rongkong di Peresmian IATF
Sehingga bukan tidak mungkin kata Raehana, saat pelaksanaan tes evaluasi kompetensi non ASN nanti, hasilnya ada yang tersisih.
"Tentu yang tersisih ini yang tidak hadir atau ikut tes. Mereka ini adalah honorer yang hanya dititip namanya namun orangnya bekerja di tempat lain. Jika dia honorer aktif pasti ikut tes," kuncinya.
(luq)
Lihat Juga :
