Pemerintah Bentuk Tim untuk Sisir Hutan di Luwu Raya
Rabu, 10 November 2021 - 16:41 WIB
loading...
Jembatan Miring di perbatasan Palopo-Luwu yang nyaris roboh setelah dihantam banjir. Foto: Sindonews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, telah membentuk tim yang secara khusus akan menyisir dan memeriksa hutan yang ada di Luwu Raya .
Tim ini akan memastikan dan merekam titik mana hutan di Luwu Raya yang sudah mulai rusak dan atau kemungkinan rawan terjadinya bencana longsor.
Baca Juga: Jembatan Bailey Dibangun di Perbatasan Luwu-Palopo
Ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS), saat ditanya soal adanya dugaan bencana banjir dan longsor yang kerap melanda Luwu Raya akibat kerusakan hutan dan aktifitas pertambangan yang tidak terkontrol.
Disampaikan Sudirman, perlu disadari bahwa kehutanan dan pertambangan tentu otoritas wilayah dan kewenangannya sekarang di pusat karena kehutanan itu lintas provinsi, lintas kabupaten dan sebagainya.
"Kalau persoalan indikasi bahwa ada kerusakan hutan, perkebunan dan sebagainya itu tentu bisa kita melakukan indikasi seperti itu tetapi untuk lebih jelasnya harus kita melihat dari pada bagaimana yang memiliki otoritas," ujarnya.
Untuk itu kata dia, pihaknya bersama pemerintah pusat membentuk tim untuk meninjau hutan di Luwu Raya.
Tim ini akan memastikan dan merekam titik mana hutan di Luwu Raya yang sudah mulai rusak dan atau kemungkinan rawan terjadinya bencana longsor.
Baca Juga: Jembatan Bailey Dibangun di Perbatasan Luwu-Palopo
Ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS), saat ditanya soal adanya dugaan bencana banjir dan longsor yang kerap melanda Luwu Raya akibat kerusakan hutan dan aktifitas pertambangan yang tidak terkontrol.
Disampaikan Sudirman, perlu disadari bahwa kehutanan dan pertambangan tentu otoritas wilayah dan kewenangannya sekarang di pusat karena kehutanan itu lintas provinsi, lintas kabupaten dan sebagainya.
"Kalau persoalan indikasi bahwa ada kerusakan hutan, perkebunan dan sebagainya itu tentu bisa kita melakukan indikasi seperti itu tetapi untuk lebih jelasnya harus kita melihat dari pada bagaimana yang memiliki otoritas," ujarnya.
Untuk itu kata dia, pihaknya bersama pemerintah pusat membentuk tim untuk meninjau hutan di Luwu Raya.
Lihat Juga :
