KIS-PBI Nonaktif Marak, Komisi IX akan Panggil BPJS Kesehatan
Senin, 08 November 2021 - 18:50 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Surakarta. "KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surakarta untuk dipakai mengontrol kesehatan mereka," tegas Budi.
Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Gus Nabil mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi.
“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas Gus Nabil.
“Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta ini, juga terjadi di daerah lainnya. Kalau yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu tidak masalah. Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.
"Kita (Komisi IX DPR) dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti dengan Menkes sudah menyampaikan persoalan ini. Misalnya soal data penerima KIS yang tidak tepat sasaran," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Gus Nabil mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi.
“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas Gus Nabil.
“Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta ini, juga terjadi di daerah lainnya. Kalau yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu tidak masalah. Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.
"Kita (Komisi IX DPR) dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti dengan Menkes sudah menyampaikan persoalan ini. Misalnya soal data penerima KIS yang tidak tepat sasaran," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Lihat Juga :
