KIS-PBI Nonaktif Marak, Komisi IX akan Panggil BPJS Kesehatan
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen saat menerima audiensi DPRD Surakarta, Jawa Tengah, Senin (8/11/2021).Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Dua anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen dan Rahmat Handoyo menerima audiensi anggota DPRD Surakarta yang dipimpin Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, di Gedung DPR, Senin (8/11/2021).
Kedatangan Badan Anggaran DPRD Surakarta itu membawa sejumlah agenda penting untuk disampaikan kepada dua anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Antara lain dinamika APBD Surakarta, persoalan penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.
Baca juga: Hipotermia, 2 Pendaki Digendong Turun dari Gunung Lawu
"Di Surakarta banyak penerima KIS yang dinonaktifkan. Menurut catatan ada 13 ribu penerima KIS yang dionaktifkan,” kata Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo.
Menurut dia, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Surakarta. "KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surakarta untuk dipakai mengontrol kesehatan mereka," tegas Budi.
Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Gus Nabil mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi.
“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas Gus Nabil.
“Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta ini, juga terjadi di daerah lainnya. Kalau yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu tidak masalah. Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.
"Kita (Komisi IX DPR) dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti dengan Menkes sudah menyampaikan persoalan ini. Misalnya soal data penerima KIS yang tidak tepat sasaran," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Kedatangan Badan Anggaran DPRD Surakarta itu membawa sejumlah agenda penting untuk disampaikan kepada dua anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Antara lain dinamika APBD Surakarta, persoalan penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.
Baca juga: Hipotermia, 2 Pendaki Digendong Turun dari Gunung Lawu
"Di Surakarta banyak penerima KIS yang dinonaktifkan. Menurut catatan ada 13 ribu penerima KIS yang dionaktifkan,” kata Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo.
Menurut dia, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Surakarta. "KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surakarta untuk dipakai mengontrol kesehatan mereka," tegas Budi.
Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Gus Nabil mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi.
“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas Gus Nabil.
“Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta ini, juga terjadi di daerah lainnya. Kalau yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu tidak masalah. Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.
"Kita (Komisi IX DPR) dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti dengan Menkes sudah menyampaikan persoalan ini. Misalnya soal data penerima KIS yang tidak tepat sasaran," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
