Minta Difasilitasi Bertemu Mendikbud, Mahasiswa Adang Ketua Komisi X DPR

Selanjutnya, penentuan pola relaksasi UKT di masing-masing kampus harus melibatkan mahasiswa. Keempat menuntut pemerintah menambah kuota Kartua Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa. Kelima, meminta Kemendibud melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran online. Dan keenam, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. "Kami ingin tuntutan kami benar-benar diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat," katanya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Syaiful Huda menegaskan memahami apa yang dirasakan oleh para mahasiswa ini. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19, sektor pendidikan memang mendapatkan ujian berat. Turunnya kualitas pembelajaran, belum siapnya kurikulum pembelajaran jarak jauh, hingga kesulitan biaya pendidikan merupakan masalah-masalah besar yang muncul selama pandemi COVID-19.

"Kami merasakan apa yang saudara-saudara rasakan dan kami akan menyampaikan aspirasi saudara-saudara ini kepada Mas Menteri Nadiem Makarim di Jakarta," ujarnya.

Huda mengatakan, persoalan relaksasi UKT telah mendapatkan lampu hijau dari Kemendikbud. Hanya, dia meminta agar Mendikbud benar-benar turun ke lapangan untuk mengawasi relaksasi UKT mahasiswa yang saat ini diserahkan ke masing-masing rektorat Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Tanah Air.

"Banyak kasus di mana janji rektorat untuk membantu mahasiswa di masa pandemi ini yang tidak terealisasi di lapangan. Kami tidak ingin kasus serupa terjadi untuk persoalan relaksasi UKT. Relaksasi UKT apakah itu berupa penurunan jumlah, penundaan pembayaran, hingga pola pembayaran yang diangsur harus benar-benar dirasakan mahasiswa di lapangan," katanya.