IDI Makassar Pertanyakan Sikap Pemkot Ngotot Pakai GeNose

MAKASSAR - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan sikap getol Pemerintah Kota Makassar , yang ngotot ingin tetap menggunakan GeNose dalam mendeteksi Covid-19.

Hal ini disampaikan langsung Humas IDI Kota Makassar dr Wahyudi Muchsin dalam acara Diskusi Publik yang diadakan Ombudsman Makassar di Gaul Coffe Jalan Topaz Raya, Kecamatan Panakkukang (29/10/2021).



"Juni, Juli, Agustus, lagi tingginya Covid-19, itu GeNose sudah tidak dipakai lagi, termasuk di Jogja. Makanya kita heran kalau Makassar ngotot pakai. Kecuali dengan alasan supaya tidak jadi temuan, maka bermain cantik," sindirnya.

Diketahui alat tersebut rencana akan digunakan pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SD-SMP untuk mendeteksi Covid-19 pada siswa.

dr Yudhi sapaan akrabnya mengatakan, hal ini merupakan konsekuensi penganggaran yang terlanjur ke luar sehingga dia menyarankan penggunaan GeNose dapat disertakan dengan PCR agar peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau perlu, sama seperti awal, waktu GeNose datang, kita kan ada lakukan head to head dengan PCR di Karebosi. Bawalah itu genose, Swab PCR, supaya langsung sama-sama. Karena kami juga mengetahui, ini mubassir, kita kena kritik karena anggaran sudah dipakai," katanya.

Lebih lanjut dr Yudhi mengatakan, pihaknya sedari awal telah menolak penggunaan alat tersebut. Lantaran metode pemeriksaannya yang dirasa sudah tidak tepat sasaran.

"Logikanya di mana bau mulut bisa menangkap Covid? Sementara ini virus di tenggorokan dan laring. Banyak kasus hanya karena dia merokok, dia minum yang menyengat, tiba-tiba positif. Setelah kumur-kumur, 10 menit kemudian tes lagi, hasilnya negatif," tandasnya.



Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin mengakui adanya unsur pemanfaatan pada alat tersebut agar tak mubasir.

Dia mengatakan, pihaknya menggunakan alat tersebut dengan mengikuti tren yang terjadi saat itu. GeNose sebelumnya digunakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, terlebih hal ini telah mendapatkan restu dari Kementerian Kesehatan.

Pertimbangan lainnya kata dia, adalah banyaknya masyarakat yang enggan diswab lantaran harus melalui prosedur pengambilan sampel hidung yang dinilai cukup merepotkan.

"Terkait belakangan tidak lagi direkomendasikan, kami pemkot khususnya Dinkes karena sudah banyak alat tersebut (dibeli) dan kami membelinya disaat rekomendasi dari kemenkes ada izin edar dan semua provinsi sudah menggunakannya, otomatis kami harus manfaatkan," ungkapnya.

Menurutnya penggunaan alat tersebut tetap akan digunakan dalam PTM kendati tak lagi direkomendasikan. Hal ini akan tetap digunakan bersama dengan alat deteksi yang lebih baik seperti PCR.

"Kami akan lakukan pemeriksaan evaluasi di semua sekolah di awal PTM dan tetap kami lanjutkan dengan pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Kemenkes," ujarnya.