Miris! 60 Persen Jalan di Sumatera Utara Ternyata Rusak
loading...
A
A
A
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyebut sekitar 60 persen jalan diwilayahnya dalam kondisi rusak. Kondisi itu terjadi akibat minimnya anggaran pengelolaan jalan.
Menurut Edy, panjang jalan di Sumatera Utara saat ini mencapai 3.050 kilometer. Namun anggaran yang dimiliki untuk mengelola jalan itu hanya Rp400 miliar setahun.
"Kondisi itu membuat 60 persen jalan kita saat ini dalam kondisi rusak," kata Edy, Kamis (28/10/2021).
Minimnya pemeliharaan jalan, sambung Edy, diperburuk dengan kondisi jalan yang harus menanggung kelebihan beban dari angkutan barang yang hilir-mudik di jalan-jalan di Sumatera Utara.
"Kita minta agar kenderaan yang kelebihan muatan itu ditindak. Kalau jalan tidak cepat rusak, tentunya biaya pemeliharaan jalan juga akan berkurang," sambung Edy.
Atas kondisi itu, Edy Rahmayadi pun meminta perhatian dari Kementerian Perhubungan untuk membantu pemeliharaan jalan di Sumut.
Permintaan ini sehubungan pula dengan rencana penyediaan armada akomodasi umum untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang rencananya akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara.
"Karena PON itu sangat membutuhkan akomodasi umum nantinya agar masyarakat dapat menikmati acara tersebut," ujarnya.
Menurut Edy, panjang jalan di Sumatera Utara saat ini mencapai 3.050 kilometer. Namun anggaran yang dimiliki untuk mengelola jalan itu hanya Rp400 miliar setahun.
"Kondisi itu membuat 60 persen jalan kita saat ini dalam kondisi rusak," kata Edy, Kamis (28/10/2021).
Minimnya pemeliharaan jalan, sambung Edy, diperburuk dengan kondisi jalan yang harus menanggung kelebihan beban dari angkutan barang yang hilir-mudik di jalan-jalan di Sumatera Utara.
"Kita minta agar kenderaan yang kelebihan muatan itu ditindak. Kalau jalan tidak cepat rusak, tentunya biaya pemeliharaan jalan juga akan berkurang," sambung Edy.
Atas kondisi itu, Edy Rahmayadi pun meminta perhatian dari Kementerian Perhubungan untuk membantu pemeliharaan jalan di Sumut.
Baca Juga
Permintaan ini sehubungan pula dengan rencana penyediaan armada akomodasi umum untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang rencananya akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara.
"Karena PON itu sangat membutuhkan akomodasi umum nantinya agar masyarakat dapat menikmati acara tersebut," ujarnya.
(shf)