Realisasi Program 40 OPD di Lingkup Pemkot Makassar Masih Rendah
loading...
Balai Kota Makassar. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Realisasi program 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Kecamatan, Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar , masih rendah. Rata-rata masih dibawah 50 persen, padahal masa anggaran tahun 2021 tersisa kurang lebih dua bulan.
Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, minimnya program berjalan akibat pandemi Covid-19. Dalam waktu yang sempit tersebut, Helmy mengaku telah meminta ke OPD terkait agar fokus ke program belanja langsung untuk menggenjot program.
"Kita push, supaya diselenggarakan cepat, karena kalau terlalu lama ditahan, masyarakat juga rugi," terangnya.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan pemerintah semestinya tak lagi memiliki alasan untuk menunda realisasi program.
"Kita sangat sayangkan ini. Sebenarnya kalau mau dilihat ini sebenarnya tidak ada lagi alasan program-program tidak jalan. Apalagi ULP sekarang sudah definitif," ujarnya.
Legislator Gerindra ini mengatakan minimnya realisasi program tersebut terjadi akibat minimnya koordinasi yang terjadi antar OPD.
Banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) yang menjabat sebagai kepala OPD dinilai tidak bisa menjadi alasan penghambat realisasi program lantaran yang ditunjuk semestinya sudah siap sejak awal.
"Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, walau Plt kalau ditunjuk harus siap, jadi kalau saya sebenarnya ini masalahnya ada di koordinasi," ujarnya.
Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, minimnya program berjalan akibat pandemi Covid-19. Dalam waktu yang sempit tersebut, Helmy mengaku telah meminta ke OPD terkait agar fokus ke program belanja langsung untuk menggenjot program.
"Kita push, supaya diselenggarakan cepat, karena kalau terlalu lama ditahan, masyarakat juga rugi," terangnya.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan pemerintah semestinya tak lagi memiliki alasan untuk menunda realisasi program.
"Kita sangat sayangkan ini. Sebenarnya kalau mau dilihat ini sebenarnya tidak ada lagi alasan program-program tidak jalan. Apalagi ULP sekarang sudah definitif," ujarnya.
Legislator Gerindra ini mengatakan minimnya realisasi program tersebut terjadi akibat minimnya koordinasi yang terjadi antar OPD.
Banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) yang menjabat sebagai kepala OPD dinilai tidak bisa menjadi alasan penghambat realisasi program lantaran yang ditunjuk semestinya sudah siap sejak awal.
"Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan, walau Plt kalau ditunjuk harus siap, jadi kalau saya sebenarnya ini masalahnya ada di koordinasi," ujarnya.
Explore More