Hadapi New Normal, FPKB Minta Pemkab Kendal Perhatikan Pesantren
Rabu, 03 Juni 2020 - 17:00 WIB
loading...
Fraksi PKB DPRD Kendal meminta pemerintah kabupaten memastikan kesiapan pesantren saat pemberlakuan masa New Normal. Foto IST
A
A
A
KENDAL - Fraksi PKB DPRD Kendal meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memastikan kesiapan pesantren saat pemberlakuan masa Era Tatanan Baru (New Normal). Untuk itu, pemerintah kabupaten diminta memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan di pesantren sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19.
Ketua Fraksi PKB, H Yusuf mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar pengaktifkan kembali pendidikan di pesantren di perhatikan. Terutama dalam penyedian sarana dan prasarananya.
“Mulai dari pemberangkatan para santri asal Kendal kembali ke pesantrennya. Perlu dipastikan para santri diberangkatkan dalam kondisi yang sehat. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dulu. Kemudian sarana transportasi beserta perlengkapan APD untuk para santri,” terang Yusuf, Rabu(3/6/2020).
Di lain pihak, imbuh Yusuf, pesantren yang ada di Kabupaten Kendal perlu dipastikan kesiapannya untuk kembali melangsungkan pendidikan sesuai ketentuan tatanan baru tersebut. Dia mencontohkan, setiap pesantren perlu menyediakan tempat khusus untuk karantina para santri yang baru tiba dari luar daerah. Selain itu, sarana cuci tangan dan fasilitas penunjang kesehatan.
“Tentunya pihak pengelola tidak ingin pengaktifan kembali pesantren justru menjadi cluster baru COVID-19. Karena itulah, Pemkab perlu mengantisipasinya dengan memfasilitasi pihak pesantren menyiapkan apa saja yang diperlukan,” katanya.
Soal kesiapan Pemkab Kendal menghadapi New Normal, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, mengatakan telah menghubungi mitra OPDnya. Pihaknya menyampaikan agar penyelenggaraan pendidikan dengan diberlakukannya Era New Normal memperhatikan protokol kesehatan.
“Terutama yang paling rentan memang pesantren. Dalam waktu dekat kami akan memanggil mitra OPD kami untuk mengetahui langkah apa saja yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah menghadapi diberlakukannya era New Normal khususnya dengan dibukanya lagi proses belajar mengajar,” terang Mahfud.
Sementara itu, Ketua DPC PKB yang juga menjabat Ketua DPRD Kendal, H Muhammad Makmun, mengatakan pihak pengelola pesantren ingin bisa membuka kembali pesantrennya. Apalagi setelah diliburkan selama bulan puasa yang justru biasanya padat aktivitas.
Dikatakannya, setelah syawal para santri biasanya kembali ke pesantren masing-masing. Karena itu, imbuhnya, penerapan tatanan baru menjadi kabar baik bagi dunia pesantren.(Baca juga : Ulama Jateng Sepakat Zona Hijau Boleh Gelar Ibadah di Masjid )
“Kami mendukung agar pendidikan di pesantren bisa kembali dibuka. Meski penyelenggaraan pendidikan bisa dilakukan secara daring, ada nilai-nilai pendidikan pesantren yang tidak bisa digantikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasinya,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PKB, H Yusuf mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar pengaktifkan kembali pendidikan di pesantren di perhatikan. Terutama dalam penyedian sarana dan prasarananya.
“Mulai dari pemberangkatan para santri asal Kendal kembali ke pesantrennya. Perlu dipastikan para santri diberangkatkan dalam kondisi yang sehat. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dulu. Kemudian sarana transportasi beserta perlengkapan APD untuk para santri,” terang Yusuf, Rabu(3/6/2020).
Di lain pihak, imbuh Yusuf, pesantren yang ada di Kabupaten Kendal perlu dipastikan kesiapannya untuk kembali melangsungkan pendidikan sesuai ketentuan tatanan baru tersebut. Dia mencontohkan, setiap pesantren perlu menyediakan tempat khusus untuk karantina para santri yang baru tiba dari luar daerah. Selain itu, sarana cuci tangan dan fasilitas penunjang kesehatan.
“Tentunya pihak pengelola tidak ingin pengaktifan kembali pesantren justru menjadi cluster baru COVID-19. Karena itulah, Pemkab perlu mengantisipasinya dengan memfasilitasi pihak pesantren menyiapkan apa saja yang diperlukan,” katanya.
Soal kesiapan Pemkab Kendal menghadapi New Normal, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, mengatakan telah menghubungi mitra OPDnya. Pihaknya menyampaikan agar penyelenggaraan pendidikan dengan diberlakukannya Era New Normal memperhatikan protokol kesehatan.
“Terutama yang paling rentan memang pesantren. Dalam waktu dekat kami akan memanggil mitra OPD kami untuk mengetahui langkah apa saja yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah menghadapi diberlakukannya era New Normal khususnya dengan dibukanya lagi proses belajar mengajar,” terang Mahfud.
Sementara itu, Ketua DPC PKB yang juga menjabat Ketua DPRD Kendal, H Muhammad Makmun, mengatakan pihak pengelola pesantren ingin bisa membuka kembali pesantrennya. Apalagi setelah diliburkan selama bulan puasa yang justru biasanya padat aktivitas.
Dikatakannya, setelah syawal para santri biasanya kembali ke pesantren masing-masing. Karena itu, imbuhnya, penerapan tatanan baru menjadi kabar baik bagi dunia pesantren.(Baca juga : Ulama Jateng Sepakat Zona Hijau Boleh Gelar Ibadah di Masjid )
“Kami mendukung agar pendidikan di pesantren bisa kembali dibuka. Meski penyelenggaraan pendidikan bisa dilakukan secara daring, ada nilai-nilai pendidikan pesantren yang tidak bisa digantikan. Karena itu, kami minta pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasinya,” pungkasnya.
(nun)
Lihat Juga :
