Sederet Prestasi Jawa Tengah Dipimpin Ganjar Pranowo

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor perempuan dan anak , khususnya melalui strategi pengarusutamaan gender.

Jateng menjadi yang terbaik karena mendapatkan penghargaan kategori Mentor, penghargaan tertinggi dalam kategori Anugerah Parahita Ekapraya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat pada semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Jateng. Dia menegaskan pengarusutamaan gender memang menjadi fokus utama dalam pemerintahanya.

"Karena selain kodrat, tidak ada satu hal pun yang pantas untuk diperbedakan. Gender bukan penghalang meraih kesuksesan," kata Ganjar.

Selain mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, ada berbagai prestasi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Di antaranya, penghargaan SAKIP Award tahun 2019. Prestasai ini diperoleh setelah provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Prestasi itu diperoleh tak lepas dari berhasilnya pemerintah Jateng menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting dan telah terintegrasi melalui SAKIP. Selain itu, provinsi itu juga berhasil memangkas kegiatan yang tadinya sebanyak 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan saja. Sehingga mampu melakukan efisiensi anggaran sebanyak Rp1,2 triliun.

Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah juga meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017. Lembaga itu menyatakan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) terbaik di tahun 2017.

Ganjar Pranowo mengatakan, sejak awal dirinya menjabat, dia selalu mendorong agar terbentuk wujud birokrasi yang bersih. Untuk itu ia menerbitkan SK Gubernur Jateng Nomor 770/4 tahun 2014 yang isinya ketentuan LHKPN di lingkungan pemrov Jateng yang diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD milik pemrov Jateng.

Di bawah kepemimpinan Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh Paritrana Award. Yakni penghargaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Republik Indonesia dalam hal perlindungan tenaga kerja.

Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan itu pada tahun 2018, karena berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.

Selanjutnya, pada tahun 2017 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan penghargaan kepada provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo di The Sunan Hotel Solo pada Minggu (10/12/2017).

Menurut Ganjar Pranowo, penghargaan itu diperoleh karena banyaknya daerah di Jawa Tengah, baik kabupaten atau kota yang peduli terhadap HAM. Hal itu tidak lepas dari peran teknologi dalam hal ini media sosial di tengah masyarakat.

"Dengan adanya media sosial, maka terbentuk pula forum warga dan wadah komunitas di media sosial itu. Forum-forum itu menjelma menjadi wadah yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan sarana mengambil kebijakan," kata Ganjar.

Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik nasional tahun 2017. Baca: La Nina Sudah Berlangsung 2 Dasarian, Ini Peringatan BMKG untuk Warga Jawa Barat.

Penghargaan itu diperoleh Provinsi Jawa Tengah tiga kali berturut-turut. Sebelumnya, provinsi itu juga memperoleh penghargaan TPID pada tahun 2015 dan 2016.

Menuru Ganjar Pranowo, penghargaan itu tak lepas dari diterapkannya sistem Sihati (Sistem Informasi Harga Produk Komoditi).

Sistem yang dibangun sejak awal Ganjar menjabat ini digunakan untuk memantau harga dan produksi komoditas. Sistem itu dapat melihat pergerakan harga komoditas dan produksi komoditas dengan lebih cepat. Baca Juga: Berjibaku Susuri Sungai Bengawan, Satgas COVID-19 Gelar Vaksinasi untuk Nelayan.

"Kita bisa melihat misal cabe merah naik, beras naik, maka kita lakukan operasi pasar untuk menekan," kata Ganjar.