Dewan Ingatkan Pemkot Makassar Soal Rencana Pembukaan Sekolah
loading...
DPRD Makassar mengingatkan pemerintah terkait rencana pembukaan sekolah. Foto: Sindonews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar , mengingatkan pemerintah agar mengkaji lebih dalam terkait pengaktifan kembali sekolah.
Terlebih sudah ada perwali 31/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar, termasuk yang akan dilakukan di sekolah.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu, menuturkan bahwa pemerintah kota Makassar saat ini justru telah salah arah dalam mengambil keputusan dengan menggelar pertemuan langsung antar murid. Selain dapat menyebabkan kasus baru, ada persoalan psikologis yang terjadi di kalangan orang tua jika hal ini diselenggarakan nantinya.
Pemerintah kota, Kata Hidayat semestinya mempertimbangkan faktor psikologis keluarga dari siswa, ada kecenderungan mereka belum yakin dengan metode tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran penularan dapat terjadi ke mereka melalui anaknya di sekolah.
"Terkait pendidikan, sekarang setelah masyarakat, sudah ada keluar perwali SD dan SMP (memperbolehkan tatap muka langsung), orang tua itu was-was dan tingkat keraguannya sangat tinggi ini orang tua," kata Hidayat.
Dia justru lebih mendukung peningkatan program belajar jarak jauh (PPJ) yang beberapa waktu terakhir terus digenjot baik oleh pemerintah kota sendiri maupun pemerintah pusat ketimbang kembali menyelenggarakan kelas di tengah wabah COVID-19.
Pilihan pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan langsung dianggap Hidayat sebagai faktor ketidaksiapan dinas maupun tenaga pendidik dalam melanjutkan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Pembelajaran jarak jauh, PJJ di level pendidikan bukan sesuatu yang sulit di Makassar, jaringan ada dan sebagainya. Rencana di tengah COVID-19 ini termasuk siswa kembali ke sekolah menjadi bukti, PPJ belum mampu dikelola dengan baik oleh guru dan kepala sekolah," katanya.
Selain itu pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi stigma masyarakat yang bakal diterima sekolah jika di kemudian hari ada kasus (kluster) yang terjadi di sekolah.
Terlebih sudah ada perwali 31/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar, termasuk yang akan dilakukan di sekolah.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu, menuturkan bahwa pemerintah kota Makassar saat ini justru telah salah arah dalam mengambil keputusan dengan menggelar pertemuan langsung antar murid. Selain dapat menyebabkan kasus baru, ada persoalan psikologis yang terjadi di kalangan orang tua jika hal ini diselenggarakan nantinya.
Pemerintah kota, Kata Hidayat semestinya mempertimbangkan faktor psikologis keluarga dari siswa, ada kecenderungan mereka belum yakin dengan metode tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran penularan dapat terjadi ke mereka melalui anaknya di sekolah.
"Terkait pendidikan, sekarang setelah masyarakat, sudah ada keluar perwali SD dan SMP (memperbolehkan tatap muka langsung), orang tua itu was-was dan tingkat keraguannya sangat tinggi ini orang tua," kata Hidayat.
Dia justru lebih mendukung peningkatan program belajar jarak jauh (PPJ) yang beberapa waktu terakhir terus digenjot baik oleh pemerintah kota sendiri maupun pemerintah pusat ketimbang kembali menyelenggarakan kelas di tengah wabah COVID-19.
Pilihan pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan langsung dianggap Hidayat sebagai faktor ketidaksiapan dinas maupun tenaga pendidik dalam melanjutkan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Pembelajaran jarak jauh, PJJ di level pendidikan bukan sesuatu yang sulit di Makassar, jaringan ada dan sebagainya. Rencana di tengah COVID-19 ini termasuk siswa kembali ke sekolah menjadi bukti, PPJ belum mampu dikelola dengan baik oleh guru dan kepala sekolah," katanya.
Selain itu pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi stigma masyarakat yang bakal diterima sekolah jika di kemudian hari ada kasus (kluster) yang terjadi di sekolah.
Lihat Juga :
