Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-rata Nasional, Ini yang Dilakukan Banten
Kamis, 30 September 2021 - 19:11 WIB
loading...
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional. (Ist)
A
A
A
SERANG - Pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan. Pasalnya, COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi juga turut terdampak.
Namun seiring dengan akselerasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) ketika menjadi keynote speaker pada webinar bertajuk "Kebangkitan Ekonomi Banten di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan belum lama ini.
Gubernur WH mengatakan, pertumbuhaninvestasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I 2021 yang mencapai Rp31,423 triliun atau 61,24% dari target tahun 2021 sebesar Rp51,30 triliun. "Untuk semester 2 tahun 2021 telah mencapai Rp 62 triliun," ujarnya.
Menurutnya, inflasi di Banten dalam posisi terkendali,1,1 persen di bawah nasional. "Kalau kita kaitkan dengan pengaruh COVID-19, saya kira tidak terlalu berpengaruh," imbuhnya.
Lebih jauh, Gubernur WH mengutarakan, kenaikan investasi terjadi karena pemerintah daerah sejak awal menerapkan sistem layanandigital tanpa biaya atau gratis, cepat dan tepat.
Tidak hanya itu, kata Wahidin, Pemprov Banten juga menyiapkan infrastruktur yang memadai di mana dari jalan provinsi sepanjang 780 kilometer (km), tinggal 13 km lagi yang belum dibangun. "Jadi memberikan daya tarik sendiri bagi investasi sehinggainvestor tertarik menanamkan investasi," kata dia.
Gubernur mengatakan terkait masalah pertanahan, Pemprov Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Banten. Berkat kerja kerasnya, BPN banyak mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa.
"Kami juga telah menginventarisir dan mensertifikat 1.200 tanah aset pemerintah daerah, yang bisa disewakan ke pihak ketiga untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi," bebernya.
Begitu juga, terkait kesiapan tenaga kerja, pada tahun ini penerimaan tenaga kerja mencapai 37 ribu orang. Terkait proyek jalan nasional, kata Gubernur, jalan tol Ciujung-Tanjung Lesung sepanjang kurang lebih 20-30 kilometer telah diminta Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.
Jalan Panimbang akan disambung ke Bayah dan jalan tol ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Begitu juga jalan dari Sajira ke Warung Banten juga ditingkatkan. "Jadi ini merupakan daya tarik sendiri pengembangan di wilayah utara," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, pelayanan dasar pemerintah harus berpihak pada masyarakat, termasuk pada UMKM. Baca: 3 Mantan Petinggi PT Perkebunan Sumatera Utara Jadi Tersangka Korupsi Rp100 Miliar.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk pengembangan bisnis UMKM.
"Pelayanan mempermudah akses permodalan masyarakat dengan BUMD yang dimiliki. Pelayanan dapat mendrong pasar agar lebih tumbuh berkembang," katanya.
Ia menerangkan, kehadiran Bank Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk masyarakat. Kemudian, PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) harus mampu meningkatkan drajat hidup petani.
"Bank Banten harus lebih banyak kredit untuk UMKM kecil dengan persyaratan yang mudah. Kita juga berharap PT. ABM dapat membantu petani. Kalau ini berjalan baik Banten di usia 30 tahun dapat menyalip daerah lain," terangnya. Baca Juga: Bengkel Motor Terbakar Hebat, Ibu dan 2 Anaknya Tewas Terjebak di Lantai 2.
Di sisi lain, pembangunan insfratuktur di wilayah Banten menjadi prioritas Pemprov. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan laju ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin mengatakan, saat ini Bank Banten sedang melaksanakan peran sebagai agent of development (agen pembangunan).
Namun seiring dengan akselerasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) ketika menjadi keynote speaker pada webinar bertajuk "Kebangkitan Ekonomi Banten di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan belum lama ini.
Gubernur WH mengatakan, pertumbuhaninvestasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I 2021 yang mencapai Rp31,423 triliun atau 61,24% dari target tahun 2021 sebesar Rp51,30 triliun. "Untuk semester 2 tahun 2021 telah mencapai Rp 62 triliun," ujarnya.
Menurutnya, inflasi di Banten dalam posisi terkendali,1,1 persen di bawah nasional. "Kalau kita kaitkan dengan pengaruh COVID-19, saya kira tidak terlalu berpengaruh," imbuhnya.
Lebih jauh, Gubernur WH mengutarakan, kenaikan investasi terjadi karena pemerintah daerah sejak awal menerapkan sistem layanandigital tanpa biaya atau gratis, cepat dan tepat.
Tidak hanya itu, kata Wahidin, Pemprov Banten juga menyiapkan infrastruktur yang memadai di mana dari jalan provinsi sepanjang 780 kilometer (km), tinggal 13 km lagi yang belum dibangun. "Jadi memberikan daya tarik sendiri bagi investasi sehinggainvestor tertarik menanamkan investasi," kata dia.
Gubernur mengatakan terkait masalah pertanahan, Pemprov Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Banten. Berkat kerja kerasnya, BPN banyak mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa.
"Kami juga telah menginventarisir dan mensertifikat 1.200 tanah aset pemerintah daerah, yang bisa disewakan ke pihak ketiga untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi," bebernya.
Begitu juga, terkait kesiapan tenaga kerja, pada tahun ini penerimaan tenaga kerja mencapai 37 ribu orang. Terkait proyek jalan nasional, kata Gubernur, jalan tol Ciujung-Tanjung Lesung sepanjang kurang lebih 20-30 kilometer telah diminta Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.
Jalan Panimbang akan disambung ke Bayah dan jalan tol ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Begitu juga jalan dari Sajira ke Warung Banten juga ditingkatkan. "Jadi ini merupakan daya tarik sendiri pengembangan di wilayah utara," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, pelayanan dasar pemerintah harus berpihak pada masyarakat, termasuk pada UMKM. Baca: 3 Mantan Petinggi PT Perkebunan Sumatera Utara Jadi Tersangka Korupsi Rp100 Miliar.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk pengembangan bisnis UMKM.
"Pelayanan mempermudah akses permodalan masyarakat dengan BUMD yang dimiliki. Pelayanan dapat mendrong pasar agar lebih tumbuh berkembang," katanya.
Ia menerangkan, kehadiran Bank Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk masyarakat. Kemudian, PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) harus mampu meningkatkan drajat hidup petani.
"Bank Banten harus lebih banyak kredit untuk UMKM kecil dengan persyaratan yang mudah. Kita juga berharap PT. ABM dapat membantu petani. Kalau ini berjalan baik Banten di usia 30 tahun dapat menyalip daerah lain," terangnya. Baca Juga: Bengkel Motor Terbakar Hebat, Ibu dan 2 Anaknya Tewas Terjebak di Lantai 2.
Di sisi lain, pembangunan insfratuktur di wilayah Banten menjadi prioritas Pemprov. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan laju ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin mengatakan, saat ini Bank Banten sedang melaksanakan peran sebagai agent of development (agen pembangunan).
(nag)
Lihat Juga :
