Polisi Mulai Dalami Pengadaan Sembako di Dinsos Makassar
loading...
A
A
A
Korupsi terhadap bantuan sembako, lanjut dia, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat luar biasa. Sehingga tidak boleh ditoleransi sedikit pun.
“Kami dukung penuh Polda Sulsel usut tuntas kasus ini dan seret semua yang terlibat dalam penyelewengan hingga mark up anggaran paket sembako itu,” tegas Mastan.
Dia juga berharap pegiat anti korupsi lainnya, turut serta berperan membantu Polda Sulsel dalam memaksimalkan pengusutan kegiatan yang merugikan masyarakat dan negara tersebut.
“Potensi dikorupsi memang sangat terbuka. Belum lagi masih banyak masyarakat Makassar yang menjerit karena tidak kebagian sembako sementara mereka bagian yang terkena dampak pandemi,” ujar Mastan.
Tak hanya itu, dia juga mendesak agar pihak Dinsos Makassar transparan ke publik terkait sumber anggaran pengadaan paket sembako untuk warga Kota Makassar yang terkena dampak pandemi COVID-19.
“Berbicara sumber bantuan selama pandemi ini kan lumayan banyak. Ada bantuan swasta, APBD hingga dari Pemerintah Pusat (APBN). Sekarang yang beredar baru-baru ini atau tepatnya 60.000 paket sembako itu, sumbernya dari mana. Itu kita ingin tahu,” jelas Mastan.
Selain itu, juga perlu ada transparansi berapa nilai dari satu paketan sembako yang dibagikan ke warga jelang Idul Fitri 1441 Hijriah itu.
“Jika dilihat dari isi paketannya, tidak semua bahan sembako ada alias tidak lengkap. Jadi saya kira sangat patut diusut dugaan mark up sangat kental,” tutur Mastan.
Lihat Juga: Bantu Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Anggota Komisi VII DPR Sampaikan Pesan Penting
“Kami dukung penuh Polda Sulsel usut tuntas kasus ini dan seret semua yang terlibat dalam penyelewengan hingga mark up anggaran paket sembako itu,” tegas Mastan.
Dia juga berharap pegiat anti korupsi lainnya, turut serta berperan membantu Polda Sulsel dalam memaksimalkan pengusutan kegiatan yang merugikan masyarakat dan negara tersebut.
“Potensi dikorupsi memang sangat terbuka. Belum lagi masih banyak masyarakat Makassar yang menjerit karena tidak kebagian sembako sementara mereka bagian yang terkena dampak pandemi,” ujar Mastan.
Tak hanya itu, dia juga mendesak agar pihak Dinsos Makassar transparan ke publik terkait sumber anggaran pengadaan paket sembako untuk warga Kota Makassar yang terkena dampak pandemi COVID-19.
“Berbicara sumber bantuan selama pandemi ini kan lumayan banyak. Ada bantuan swasta, APBD hingga dari Pemerintah Pusat (APBN). Sekarang yang beredar baru-baru ini atau tepatnya 60.000 paket sembako itu, sumbernya dari mana. Itu kita ingin tahu,” jelas Mastan.
Selain itu, juga perlu ada transparansi berapa nilai dari satu paketan sembako yang dibagikan ke warga jelang Idul Fitri 1441 Hijriah itu.
“Jika dilihat dari isi paketannya, tidak semua bahan sembako ada alias tidak lengkap. Jadi saya kira sangat patut diusut dugaan mark up sangat kental,” tutur Mastan.
Lihat Juga: Bantu Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Anggota Komisi VII DPR Sampaikan Pesan Penting
(agn)