Berkomitmen Wujudkan Kesetaraan Gender, Pemkab Maros Raih Penghargaan APE

MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama Tahun 2020, Senin (27/9/2021). Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ).

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Muhammad Idrus mengatakan, Kabupaten Maros sudah pernah mendapatkan penghargaan sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 dengan kategori madya. Kemudian tahun 2021, Maros berhasil meraih APE kategori utama.

Diketahui ada empat kategori dalam penghargaan APE yakni pratama, madya, utama dan mentor. "Penghargaan ini sebenarnya merupakan evaluasi 2020, karena memang merupakan evaluasi dua tahunan. Namun karena Covid, diundur ke 2021," kata Idrus.



Dia menegaskan, keberhasilan Maros meraih APE kategori utama, dikarenakan proses perencanaannya yang telah menerapkan responsif gender.

"Maksudnya dalam perencanan itu semua kelompok masyarakat dilibatkan. Salah satunya dalam musrembang, semua kelompok masyarakat, seperti kelompok ibu rumah tangga, anak, disabilitas dan yang lainnya diikutsertakan," jelasnya.

Responsif gender juga berarti melakukan perencanan dengan berbasis data pembuka wawasan. Dia mencontohkan air besih, jumlah stunting, jumlah masyarakat yang sakit.

"Jadi memang membuat program dengan berbasis data dan berpihak kepada semuanya," lanjutnya.

Sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar mengakomodir semua permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan, proses perencanaan responsif gender sudah diterapkan di tingkat desa.

"Jadi pada saat musyawarah tingkat desa, yang menghadiri itu, seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu," katanya.



Bahkan pada tahun 2020, kata Idrus, Maros sudah melaksanakan musrembang khusus perempuan, musrembang khusus disabilitas, kemudian musrembang khusus anak.

Musrembang khusus dilakukan karena biasanya pada musrembang reguler, mereka kesulitan untuk menyampaikan pendapat.

"Makanya kami mendorong terbentuknya komunitas atau kelompok perempuan, anak, disabilitas, agar dari mereka ada yang bisa menjadi perwakilan untuk menyampaikan kebutuhan kelompoknya dalam musyawarah," tambahnya.

Untuk saat ini, kata Idrus, permasalahan gender yang paling sering terjadi yakni kekerasan dan juga akses ekonomi. Dia berharap kedepannya seluruh OPD menetapkan seluruh gender sebagai sasaran programnya.

"Kita harap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan seluruh gender sebagai sasaran program-programnya, tidak hanya pada satu gender tertentu saja," pungkasnya.