Pemkab Sleman Siapkan Skenario PTM Terbatas Masa Transisi
Rabu, 22 September 2021 - 04:32 WIB
loading...
Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana. Foto Kora Sindo-MNC Portal/Priyo Setyawan
A
A
A
SLEMAN - Pemkab Sleman berencana akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas masa transisi pada Oktober 2021. Untuk kepentingan ini, Pemkab telah menyiapkan skenario, terutama standar operasional prosedur (SOP). PTM terbtas masa transisi akan berlangsung selama dua bulan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Ery Widaryana mengatakan, skernario PTM terbatas masa transisi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SKB empat menteri, seperti tempat cuci tangan, alat pengukur tubuh serta alur kedatangan, di dalam kelas dan saat pulang sekolah, termasuk surat persetujuan dari orang tua.
“Saat awal PTM terbatas masa transisi, siswa tidak akan langsung diberikan pembelajaran hanya proses pendampingan terlebih dahulu,” katanya, Selasa (21/9/2021. Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Dimulai, Forum Guru Nilai Vaksinasi Pelajar Belum Merata
Ery menjelaska sesuai SKB empat menteri untuk kehadiran siswa hanya 50 persen dari kapasitas kelas. Waktu belajar 3 jam untuk SMP dan dua jam untuk SD dan dalam sepekan masuk dua kali. Untuk pembagian waktunnya dserakan kepada sekolah masing-masing.
Selain itu, sekolah juga harus menaati beberapa aturan. Di antaranya kantin sekolah tidak diperkenan buka, sekolah menyiapkan jalur masuk dan pulang bagi siswa.
Guru dan tenaga kependiidikan diminta datang terlebih dahulu dari pada siswa. Sehingga dapat memfasilitasi dan mengatur siswa. “Kesiapan ini sudah disampaikan ke sekolah dan melaporkan ke bupati Sleman,” paparnya.
Untuk perkembangan vaksinasi sendiri guru PAUD formal sudah mencapai 94 persen, PAUD Non Formal 92 persen., Guru SD 93 persen dan Guru SMP 94 persen. Untuk Tendik PAUD Formal 83 persen, PAUD Non Formal, 88 persen , Tendik SD, 89 persen dan SMP, 91 persen.
Guru dan Tendik yang belum vaksin karena memiliki kormobid sehingga tidak lolos skrining dan penyitas COVID-19, sehingga butuh waktu 3 bulan untuk vasksin. Sehingga data vaksin ini terus bergerak dan dipantau.
“Siswa usai 12 tahun ke atas, dari 40132 orang, yang sudah wakti 36322 orang atau 90,1 persen, sisanya 3809 orang. Siswa yang belum vaksin ini, karena pernah terpapar COVID-19 dan sebagian tidak boleh oleh orang tuanya. Untuk itu terus mendorong agar mereka ikut vaksin Karena ini untuk perlindungan herd immunity,” jelasnya.
Untuk siswa SD, dari pendataan sementara, yang sudah berusia 12 tahun ke atas ada 1082 orang. Mereka sebagian sudah mengikuti vaksin di SMP terdekat. Saat ini masih terus mengumpilkan data. Baca juga: Awal Oktober, Seluruh Sekolah di Palembang Laksanakan PTM dengan Prokes Ketat
Ery menambahkan untuk PTM terbatas masa transisi ini sudah mengirimka nota dinas ke bupati. Sehingga sekarang masih menunggu instruksi bupati. Apakah serentak atau ada percontohan dulu. Jika sudah ada kebjakan, akan diikuti dengan surat pemberitaaan dan pendoman yang harus dilaksanakan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Ery Widaryana mengatakan, skernario PTM terbatas masa transisi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SKB empat menteri, seperti tempat cuci tangan, alat pengukur tubuh serta alur kedatangan, di dalam kelas dan saat pulang sekolah, termasuk surat persetujuan dari orang tua.
“Saat awal PTM terbatas masa transisi, siswa tidak akan langsung diberikan pembelajaran hanya proses pendampingan terlebih dahulu,” katanya, Selasa (21/9/2021. Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Dimulai, Forum Guru Nilai Vaksinasi Pelajar Belum Merata
Ery menjelaska sesuai SKB empat menteri untuk kehadiran siswa hanya 50 persen dari kapasitas kelas. Waktu belajar 3 jam untuk SMP dan dua jam untuk SD dan dalam sepekan masuk dua kali. Untuk pembagian waktunnya dserakan kepada sekolah masing-masing.
Selain itu, sekolah juga harus menaati beberapa aturan. Di antaranya kantin sekolah tidak diperkenan buka, sekolah menyiapkan jalur masuk dan pulang bagi siswa.
Guru dan tenaga kependiidikan diminta datang terlebih dahulu dari pada siswa. Sehingga dapat memfasilitasi dan mengatur siswa. “Kesiapan ini sudah disampaikan ke sekolah dan melaporkan ke bupati Sleman,” paparnya.
Untuk perkembangan vaksinasi sendiri guru PAUD formal sudah mencapai 94 persen, PAUD Non Formal 92 persen., Guru SD 93 persen dan Guru SMP 94 persen. Untuk Tendik PAUD Formal 83 persen, PAUD Non Formal, 88 persen , Tendik SD, 89 persen dan SMP, 91 persen.
Guru dan Tendik yang belum vaksin karena memiliki kormobid sehingga tidak lolos skrining dan penyitas COVID-19, sehingga butuh waktu 3 bulan untuk vasksin. Sehingga data vaksin ini terus bergerak dan dipantau.
“Siswa usai 12 tahun ke atas, dari 40132 orang, yang sudah wakti 36322 orang atau 90,1 persen, sisanya 3809 orang. Siswa yang belum vaksin ini, karena pernah terpapar COVID-19 dan sebagian tidak boleh oleh orang tuanya. Untuk itu terus mendorong agar mereka ikut vaksin Karena ini untuk perlindungan herd immunity,” jelasnya.
Untuk siswa SD, dari pendataan sementara, yang sudah berusia 12 tahun ke atas ada 1082 orang. Mereka sebagian sudah mengikuti vaksin di SMP terdekat. Saat ini masih terus mengumpilkan data. Baca juga: Awal Oktober, Seluruh Sekolah di Palembang Laksanakan PTM dengan Prokes Ketat
Ery menambahkan untuk PTM terbatas masa transisi ini sudah mengirimka nota dinas ke bupati. Sehingga sekarang masih menunggu instruksi bupati. Apakah serentak atau ada percontohan dulu. Jika sudah ada kebjakan, akan diikuti dengan surat pemberitaaan dan pendoman yang harus dilaksanakan.
(don)
Lihat Juga :
