DPRD Kota Makassar Pastikan Kebut Pembahasan KUA-PPAS Perubahan
Kamis, 16 September 2021 - 09:30 WIB
loading...
Pembahasan KUA-PPAS Anggaran Perubahan oleh DPRD Kota Makassar dimulai, Rabu (15/9/2021). Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Perubahan oleh DPRD Kota Makassar dimulai, Rabu (15/9/2021).
Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan hal itu diputuskan lewat rapat bersama anggota-anggota Bamus, Selasa (14/9/2021) lalu.
Pihknya memastikan pembahasan akan dikebut lantaran sesuai Permendagri No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022. Perubahan sudah harus rampung 30 September mendatang.
DPRD hanya memiliki waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan Pembahasan KUA-PPAS dan pengesahan Ranperda.
"Iya (dikebut) karena waktu kan mepet sampai tanggal 30 harus rampung, lewat dari itu artinya tidak bisami kalau lewat akhir bulan," ujarnya Andi Suhada.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Pemkot Setor Ranperda Perubahan APBD
Dia melanjutkan, pembahasan dimulai dengan rapat KUA bersama Tim Anggaran dan Perencanaan Daerah (TAPD) Pemkot Makassar dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, dilanjutkan pembahasan PPAS oleh komisi bersama mitra SKPD masing-masing selama lima hari.
"Nah nanti komisi dibawa kembali untuk dijadikan rekomendasi, jadi nanti diparipurnakan tanggal 30 (September)," katanya.
Dirinya mengharapkan, pembahasan Perubahan tahun ini benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Makassar . Kata dia, sejumlah program fisik masih belum terealisasi sehingga diharapkan akan ada alokasi anggaran untuk itu.
"Apalagi sudah mau hujan, ini fisik sudah harus jalan, harus dibenahi karena lama tidak jalan, pembangunan infrastruktur ini kan belum ada, kita khawatirkan ini banjir," lanjutnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Sahkan RPJMD Tahun 2021-2026 Jadi Perda
Selain itu, beberapa program prioritas seperti RS Jumpandang Baru juga harus dimasukkan dalam perubahan tahun ini.
"Jumpandang Baru itu harus, karena penting di tengah situasi Covid-19 ini kita butuh itu. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana rencananya Pak Wali, kita mau lihat pos-posnya di mana," ujar Ketua DPC PDIP Kota Makassar tersebut.
Sementara itu, Anggota Banggar, Kasrudi mengaku meski pembahasan kali ini akan dikebut mengingat waktu yang sangat mepet, DPRD dan TAPD dipastikan akan berhati-hati. Utamanya dalam mencanangkan program-program krusial.
"Kita kebut, tapi tetap akan diperhatikan program, bukan asal dikebut saja," tuturnya.
Dirinya optimis, pembahasan dapat rampung sebelum tenggat waktu dari Kemendagri habis. "Pokoknya bagaimanapun kita akan selesaikan. Jadi ini saya kira bisa asalkan kerja betul-betul siang malam," pungkas Legislator Gerindra tersebut.
Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan hal itu diputuskan lewat rapat bersama anggota-anggota Bamus, Selasa (14/9/2021) lalu.
Pihknya memastikan pembahasan akan dikebut lantaran sesuai Permendagri No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022. Perubahan sudah harus rampung 30 September mendatang.
DPRD hanya memiliki waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan Pembahasan KUA-PPAS dan pengesahan Ranperda.
"Iya (dikebut) karena waktu kan mepet sampai tanggal 30 harus rampung, lewat dari itu artinya tidak bisami kalau lewat akhir bulan," ujarnya Andi Suhada.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Pemkot Setor Ranperda Perubahan APBD
Dia melanjutkan, pembahasan dimulai dengan rapat KUA bersama Tim Anggaran dan Perencanaan Daerah (TAPD) Pemkot Makassar dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, dilanjutkan pembahasan PPAS oleh komisi bersama mitra SKPD masing-masing selama lima hari.
"Nah nanti komisi dibawa kembali untuk dijadikan rekomendasi, jadi nanti diparipurnakan tanggal 30 (September)," katanya.
Dirinya mengharapkan, pembahasan Perubahan tahun ini benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Makassar . Kata dia, sejumlah program fisik masih belum terealisasi sehingga diharapkan akan ada alokasi anggaran untuk itu.
"Apalagi sudah mau hujan, ini fisik sudah harus jalan, harus dibenahi karena lama tidak jalan, pembangunan infrastruktur ini kan belum ada, kita khawatirkan ini banjir," lanjutnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Sahkan RPJMD Tahun 2021-2026 Jadi Perda
Selain itu, beberapa program prioritas seperti RS Jumpandang Baru juga harus dimasukkan dalam perubahan tahun ini.
"Jumpandang Baru itu harus, karena penting di tengah situasi Covid-19 ini kita butuh itu. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana rencananya Pak Wali, kita mau lihat pos-posnya di mana," ujar Ketua DPC PDIP Kota Makassar tersebut.
Sementara itu, Anggota Banggar, Kasrudi mengaku meski pembahasan kali ini akan dikebut mengingat waktu yang sangat mepet, DPRD dan TAPD dipastikan akan berhati-hati. Utamanya dalam mencanangkan program-program krusial.
"Kita kebut, tapi tetap akan diperhatikan program, bukan asal dikebut saja," tuturnya.
Dirinya optimis, pembahasan dapat rampung sebelum tenggat waktu dari Kemendagri habis. "Pokoknya bagaimanapun kita akan selesaikan. Jadi ini saya kira bisa asalkan kerja betul-betul siang malam," pungkas Legislator Gerindra tersebut.
(agn)
Lihat Juga :
