IDI Makassar Ingatkan Penerapan New Normal Harus Dipersiapkan Matang
Minggu, 31 Mei 2020 - 12:30 WIB
loading...
Humas IDI Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan secara matang bila ingin menerapkan kebijakan new normal life atau herd immunity. Terlebih, saat ini tren kasus virus corona alias covid-19 di Kota Makassar maupun provinsi Sulsel tidak kunjung mereda.
Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin, memaparkan data terkini di tingkat provinsi, penyebaran covid-19 masih terbilang tinggi dengan Kota Makassar sebagai episentrum. Hingga Sabtu (30/5/2020) kemarin, terdata ada 42 kasus baru dan membuat Sulsel masuk tiga besar kasus tertinggi untuk harian, dibawah Jatim dan DKI Jakarta.
Tren kasus covid-19 di Sulsel bahkan lebih tinggi dibandingkan Jabar dan Jateng yang memiliki penduduk lebih banyak. Kedua provinsi itu hanya melaporkan masing-masing 20 dan 16 kasus baru.
Baca Juga: IDI Makassar: Kebijakan Pj Wali Kota Abaikan Perjuangan Tenaga Medis
Yudi menyebut jumlah kasus virus corona di Indonesia sendiri terus meningkat. Hingga Sabtu kemarin, akumulasi kasus positif telah mencapai 25.773 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh telah mencapai 7.015 dan yang meninggal menjadi 1.573.
"Selain harus ada vaksin Covid-19 Pemerintah juga harus mempersiapkan dulu aturan jelas baru menerapkan new normal Life, biar masyarakat tidak gagal paham. Misalnya apa protap kesehatan jika di mal, pasar, sekolah, kampus atau tempat terbuka seperti anjungan Losari," ungkap pria yang akrab disapa Dokter Koboi ini.
New normal life, kata dia, harus diikuti fakta ilmiah grafik menurun penderita covid. "Ini sekarang Sulsel sudah urutan ke tiga (kasus harian per Sabtu kemarin)," tegasnya.
Penerapan sekolah atau masuk kampus imbuh Yudi, juga perlu diatur agar meminimalkan peluang terpapar corona. Caranya dengan mewajibkan dosen, guru, mahasiswa atau siswa sebelum sekolah atau kuliah, harus tes swab atau TCM disertai surat bebas covid dan penerapan physical distancing harus ada dengan mengurangi jumlah dalam kelas dan wajib memakai masker.
"Di mal pun demikian, harus dites dulu pengunjung bisa dengan test cepat molekuler yang lebih cepat dan akurat , atau swab," ungkapnya.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lanjut Yudi, telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Kebijakan itu dikuatkan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Semua itu, kata Yudi, harus di pahami oleh gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia dalam penanganan covid-19 sehingga dalam mengeluarkan keputusan harus tidak serampangan biar keputusan tingkat pusat sampai daerah semua sama tidak buat rakyat bingung .
"Saat ini, pemerintah pusat sedang mengampanyekan kenormalan baru atau new normal untuk menggerakan roda perekonomian. Namun, kenormalan baru itu bukan berarti kembali ke semula. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan aturan yang jelas, dan mengikuti fase yang disiapkan termasuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak serta sarana penunjang lainnya untuk upaya preventif," jelasnya.
Yudi berharap jangan sampai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati, bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dan juga bertentangan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
Baca Juga: IDI Kritisi Perwali Protokol Kesehatan Diterbitkan Pemkot Makassar
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah menegur Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, yang dinilai serampangan mengeluarkan kebijakan. Nurdin mengacu kepada aturan pemerintah pusat yang masih melarang pusat keramaian seperti mal untuk buka.
Yudi menambahkan dokter tidak pernah lelah untuk selalu ada buat masyarakat. Sebab itu kata dia, merupakan sumpah dokter. Selama ini lanjut dia, kesannya IDI Makassar banyak memprotes kebijakan pemerintah, bukan karena punya agenda lain, namun semata agar meminimalkan korban berjatuhan dampak dari kebijakan pemerintah yang buat ambigu masyarakat.
"Tolong dicatat, kami dokter rela bertaruh nyawa demi raga yang lain dengan kondisi apapun, termasuk keterbatasan APD. Sampai rela ngekos di rumah sakit sekian lama tidak berjumpa dengan keluarga, karena menjalankan tugas mulia menolong pasien yang terpapar Covid-19, di mana grafiknya makin naik," pungkas Yudi.
Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin, memaparkan data terkini di tingkat provinsi, penyebaran covid-19 masih terbilang tinggi dengan Kota Makassar sebagai episentrum. Hingga Sabtu (30/5/2020) kemarin, terdata ada 42 kasus baru dan membuat Sulsel masuk tiga besar kasus tertinggi untuk harian, dibawah Jatim dan DKI Jakarta.
Tren kasus covid-19 di Sulsel bahkan lebih tinggi dibandingkan Jabar dan Jateng yang memiliki penduduk lebih banyak. Kedua provinsi itu hanya melaporkan masing-masing 20 dan 16 kasus baru.
Baca Juga: IDI Makassar: Kebijakan Pj Wali Kota Abaikan Perjuangan Tenaga Medis
Yudi menyebut jumlah kasus virus corona di Indonesia sendiri terus meningkat. Hingga Sabtu kemarin, akumulasi kasus positif telah mencapai 25.773 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh telah mencapai 7.015 dan yang meninggal menjadi 1.573.
"Selain harus ada vaksin Covid-19 Pemerintah juga harus mempersiapkan dulu aturan jelas baru menerapkan new normal Life, biar masyarakat tidak gagal paham. Misalnya apa protap kesehatan jika di mal, pasar, sekolah, kampus atau tempat terbuka seperti anjungan Losari," ungkap pria yang akrab disapa Dokter Koboi ini.
New normal life, kata dia, harus diikuti fakta ilmiah grafik menurun penderita covid. "Ini sekarang Sulsel sudah urutan ke tiga (kasus harian per Sabtu kemarin)," tegasnya.
Penerapan sekolah atau masuk kampus imbuh Yudi, juga perlu diatur agar meminimalkan peluang terpapar corona. Caranya dengan mewajibkan dosen, guru, mahasiswa atau siswa sebelum sekolah atau kuliah, harus tes swab atau TCM disertai surat bebas covid dan penerapan physical distancing harus ada dengan mengurangi jumlah dalam kelas dan wajib memakai masker.
"Di mal pun demikian, harus dites dulu pengunjung bisa dengan test cepat molekuler yang lebih cepat dan akurat , atau swab," ungkapnya.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lanjut Yudi, telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Kebijakan itu dikuatkan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Semua itu, kata Yudi, harus di pahami oleh gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia dalam penanganan covid-19 sehingga dalam mengeluarkan keputusan harus tidak serampangan biar keputusan tingkat pusat sampai daerah semua sama tidak buat rakyat bingung .
"Saat ini, pemerintah pusat sedang mengampanyekan kenormalan baru atau new normal untuk menggerakan roda perekonomian. Namun, kenormalan baru itu bukan berarti kembali ke semula. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan aturan yang jelas, dan mengikuti fase yang disiapkan termasuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak serta sarana penunjang lainnya untuk upaya preventif," jelasnya.
Yudi berharap jangan sampai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati, bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dan juga bertentangan dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
Baca Juga: IDI Kritisi Perwali Protokol Kesehatan Diterbitkan Pemkot Makassar
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah menegur Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, yang dinilai serampangan mengeluarkan kebijakan. Nurdin mengacu kepada aturan pemerintah pusat yang masih melarang pusat keramaian seperti mal untuk buka.
Yudi menambahkan dokter tidak pernah lelah untuk selalu ada buat masyarakat. Sebab itu kata dia, merupakan sumpah dokter. Selama ini lanjut dia, kesannya IDI Makassar banyak memprotes kebijakan pemerintah, bukan karena punya agenda lain, namun semata agar meminimalkan korban berjatuhan dampak dari kebijakan pemerintah yang buat ambigu masyarakat.
"Tolong dicatat, kami dokter rela bertaruh nyawa demi raga yang lain dengan kondisi apapun, termasuk keterbatasan APD. Sampai rela ngekos di rumah sakit sekian lama tidak berjumpa dengan keluarga, karena menjalankan tugas mulia menolong pasien yang terpapar Covid-19, di mana grafiknya makin naik," pungkas Yudi.
(tri)
Lihat Juga :
