Di Tengah Badai COVID-19, Pemkab Mojokerto Berencana Belanja 299 Motor Kades Rp5 M
Senin, 06 September 2021 - 03:57 WIB
loading...
A
A
A
Rencana Pemkab Mojokerto untuk pengadaan motor dinas 299 Kades ini sepertinya tidak akan berjalan mulus. Lantaran para wakil rakyat sepertinya bakal menolak rencana pengadaan kendaraan yang menelan anggaran sekitar Rp5 miliar itu.
"Kami sudah mendengar itu, tapi kami di Banggar DPRD belum mengetahui secara detailnya. Karena di draf KUPA adalah pengadaan kendaraan dinas di Kecamatan. Di PMJ saya tidak melihat ada pengadaan sepeda motor untuk kepala desa," kata Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Sujatmiko.
BAca juga: Jalan Trans Sulawesi Macet Total, Tertutup Arus Banjir dan Truk Terguling
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, hingga kini pihaknya masih menunggu penjelasan dari Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rencana pengadaan motor dinas untuk 299 Kades se-Kabupaten Mojokerto itu. Meski belum menerima penjelasan dari pihak eksekutif, namun Miko menyatakan rencana itu akan menuai penolakan dari Legislatif.
"Yang jelas sampai hari ini pembahasan di Banggar belum final. Kemarin hari Sabtu (4/9) kita rapat Banggar belum menentukan sikap final terkait dengan hasil pembahasan KUPA 2021. Iya (ditolak). Kemarin saat rapat hampir semua fraksi di Banggar menolak pengadaan tersebut," tegas Miko.
"Kami sudah mendengar itu, tapi kami di Banggar DPRD belum mengetahui secara detailnya. Karena di draf KUPA adalah pengadaan kendaraan dinas di Kecamatan. Di PMJ saya tidak melihat ada pengadaan sepeda motor untuk kepala desa," kata Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Sujatmiko.
BAca juga: Jalan Trans Sulawesi Macet Total, Tertutup Arus Banjir dan Truk Terguling
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, hingga kini pihaknya masih menunggu penjelasan dari Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rencana pengadaan motor dinas untuk 299 Kades se-Kabupaten Mojokerto itu. Meski belum menerima penjelasan dari pihak eksekutif, namun Miko menyatakan rencana itu akan menuai penolakan dari Legislatif.
"Yang jelas sampai hari ini pembahasan di Banggar belum final. Kemarin hari Sabtu (4/9) kita rapat Banggar belum menentukan sikap final terkait dengan hasil pembahasan KUPA 2021. Iya (ditolak). Kemarin saat rapat hampir semua fraksi di Banggar menolak pengadaan tersebut," tegas Miko.
(eyt)
Lihat Juga :
