Entaskan Balita dari Gizi Buruk, Bupati Noormiliyani Resmikan Program Permata Bunda
loading...
Bupati Barito Kuala Noormiliyani meresmikan program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Anak Balita) di Kantor Kecamatan Mandastana, Senin (28/06/2021).
A
A
A
MARABAHAN - Bupati Barito Kuala Noormiliyani meresmikan program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Anak Balita) menuju Barito Kuala setara, bebas angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting, di Kantor Kecamatan Mandastana, Senin (28/06/2021).
Peresmian ditandai pemukulan gong dan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian makanan tambahan, pemberian paket belajar balita, paket persiapan persalinan, selimut, handuk dan jajanan sehat, paket sembako, dan alat belajar, serta paket BKB Kid.
Paket yang berasal dari PKK, DWP, Dinkes, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Barito Kuala dan Dinas PPKBP3A ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Noormiliyani didampingi pihak pemberi bantuan.
Noormiliyani menyatakan, program Permata Bunda merupakan salah satu program prioritas Pemkab Barito Kuala berupa pemberian makanan kepada balita bergizi buruk, balita gizi kurang, dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil Kek) serta ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu dalam rangka memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik.
Dalam acara yang dihadiri Sekdakab Barito Kuala Zulkipli Yadi Noor, Wakil Ketua DPRD Arpah, para anggota Forkopimda, para SKPD terkait, seluruh camat beserta ketua TP-PKK kecamatan, dan berbagai lapisan masyarakat ini, Bupati Noormiliyani juga mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, bagi ibu hamil, dan anak balita.
Program Permata Bunda akan dilaksanakan secara berkelanjutan guna percepatan penurunan stunting sesuai dengan target nasional turun hingga 14 persen tahun 2024. Sedangkan posisi angka stunting Barito Kuala hingga saat ini masih berada pada angka 14,62 persen.
“Pemkab Barito Kuala telah menerbitkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita,” kata Noormiliyani.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini menyatakan, program Permata Bunda merupakan program kolaborasi dengan dana yang bersumber dari APBD Barito Kuala, APBD kelurahan dan desa, APBD Provinsi Kalsel, APBN melalui Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan CSR.
Sedangkan sasarannya, kata dia, pada 2021 yang telah dianggarkan baik melalui APBD Barito Kuala, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan APBD kelurahan dan desa dengan target 9.096 jiwa, yang terdiri 5.201 jiwa ibu hamil dan 3.895 jiwa balita.
Sementara makanan tambahan yang diberikan berupa makan siang dengan menu lengkap siap makan (bukan siap saji), menu seimbang yang dibuat dari bahan makanan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi dari ibu dan balita yang menjadi target dari program dengan pelaksana petugas gizi, bidan, kader posyandu, PKK desa/kelurahan dan kader PKK yang dilaksanakan minimal 90 hari berturut-turut atau sampai dengan adanya perubahan status gizi balita dan ibu hamil menjadi baik.
Istri mantan Bupati Barito Kuala dua periode Hasanuddin Murad ini menyatakan, pemerintah berusaha secara serius dalam penanganan masalah gizi kurang dan stunting. "Bukan hanya mengintervensi secara spesifik tetapi juga intervensi dalam hal gizi sensitif. Untuk gizi spesifik, terang wanita yang 10 tahun menjabat Ketua TP-PKK Batola ini, dilaksanakan oleh sektor kesehatan," katanya.
Sedangkan gizi sensitif dilakukan sektor nonkesehatan seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kepemilikan dokumen kependudukan yang erat kaitannya dengan program yang pernah diluncurkan pada 2015, yaitu program Bulin Tertawa atau Ibu Bersalin Terdata dan Pulang Membawa Akta ketika Barito Kuala dipimpin Hasanuddin Murad.
Supaya program Permata Bunda bisa lebih sempurna, Noormiliyani minta dikolaborasikan dengan program Bulin Tertawa yang di dalamnya terdapat program pemenuhan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga untuk yang melahirkan ibunya didata sedangkan anaknya akan memiliki KIA dari umur 0-16 tahun 11 bulan.
“Saya berharap pak Sekda dan Kadinkes bisa mengolaborasikan ini sekaligus menjadi program inovasi yang manfaatnya bukan saja mampu mengeliminir kasus kematian bayi dan ibu saat dan setelah melahirkan namun juga mendapat penanganan tenaga kesehatan agar pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya bisa dilakukan,” tuturnya. CM
Peresmian ditandai pemukulan gong dan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian makanan tambahan, pemberian paket belajar balita, paket persiapan persalinan, selimut, handuk dan jajanan sehat, paket sembako, dan alat belajar, serta paket BKB Kid.
Paket yang berasal dari PKK, DWP, Dinkes, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Barito Kuala dan Dinas PPKBP3A ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Noormiliyani didampingi pihak pemberi bantuan.
Noormiliyani menyatakan, program Permata Bunda merupakan salah satu program prioritas Pemkab Barito Kuala berupa pemberian makanan kepada balita bergizi buruk, balita gizi kurang, dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil Kek) serta ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu dalam rangka memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik.
Dalam acara yang dihadiri Sekdakab Barito Kuala Zulkipli Yadi Noor, Wakil Ketua DPRD Arpah, para anggota Forkopimda, para SKPD terkait, seluruh camat beserta ketua TP-PKK kecamatan, dan berbagai lapisan masyarakat ini, Bupati Noormiliyani juga mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, bagi ibu hamil, dan anak balita.
Program Permata Bunda akan dilaksanakan secara berkelanjutan guna percepatan penurunan stunting sesuai dengan target nasional turun hingga 14 persen tahun 2024. Sedangkan posisi angka stunting Barito Kuala hingga saat ini masih berada pada angka 14,62 persen.
“Pemkab Barito Kuala telah menerbitkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita,” kata Noormiliyani.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini menyatakan, program Permata Bunda merupakan program kolaborasi dengan dana yang bersumber dari APBD Barito Kuala, APBD kelurahan dan desa, APBD Provinsi Kalsel, APBN melalui Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan CSR.
Sedangkan sasarannya, kata dia, pada 2021 yang telah dianggarkan baik melalui APBD Barito Kuala, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan APBD kelurahan dan desa dengan target 9.096 jiwa, yang terdiri 5.201 jiwa ibu hamil dan 3.895 jiwa balita.
Sementara makanan tambahan yang diberikan berupa makan siang dengan menu lengkap siap makan (bukan siap saji), menu seimbang yang dibuat dari bahan makanan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi dari ibu dan balita yang menjadi target dari program dengan pelaksana petugas gizi, bidan, kader posyandu, PKK desa/kelurahan dan kader PKK yang dilaksanakan minimal 90 hari berturut-turut atau sampai dengan adanya perubahan status gizi balita dan ibu hamil menjadi baik.
Istri mantan Bupati Barito Kuala dua periode Hasanuddin Murad ini menyatakan, pemerintah berusaha secara serius dalam penanganan masalah gizi kurang dan stunting. "Bukan hanya mengintervensi secara spesifik tetapi juga intervensi dalam hal gizi sensitif. Untuk gizi spesifik, terang wanita yang 10 tahun menjabat Ketua TP-PKK Batola ini, dilaksanakan oleh sektor kesehatan," katanya.
Sedangkan gizi sensitif dilakukan sektor nonkesehatan seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kepemilikan dokumen kependudukan yang erat kaitannya dengan program yang pernah diluncurkan pada 2015, yaitu program Bulin Tertawa atau Ibu Bersalin Terdata dan Pulang Membawa Akta ketika Barito Kuala dipimpin Hasanuddin Murad.
Supaya program Permata Bunda bisa lebih sempurna, Noormiliyani minta dikolaborasikan dengan program Bulin Tertawa yang di dalamnya terdapat program pemenuhan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga untuk yang melahirkan ibunya didata sedangkan anaknya akan memiliki KIA dari umur 0-16 tahun 11 bulan.
“Saya berharap pak Sekda dan Kadinkes bisa mengolaborasikan ini sekaligus menjadi program inovasi yang manfaatnya bukan saja mampu mengeliminir kasus kematian bayi dan ibu saat dan setelah melahirkan namun juga mendapat penanganan tenaga kesehatan agar pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya bisa dilakukan,” tuturnya. CM
(ars)
Explore More