Kursi Wagub Papua Makin Panas, Pieter: Itu Milik Golkar Partai Lain Jangan Mimpi

JAYAPURA - Polemik calon Wakil Gubernur Papua pengganti almarhum Klemen Tinal semakin menjadi bola liar di kalangan masyarakat Papua , hingga banyak kelompok mahasiswa pun angkat bicara untuk mendesak Koalisi Papua Bangkit Lukmen Jilid II segera menentukan dua nama yang dianggap sudah jadi pilihan Gubernur Lukas Enembe .

Namun, Ketua DPC Partai Golkar Pegunungan Bintang, Pieter Kalakmabin dengan tegas mengakatan bahwa kursi Wakil Gubernur Papua nantinyaadalah milik Partai Golkar. “Banyak yang komentar soal pengisian jabatan sepeninggal almarhum senior kami, Klemen Tinal yang seorang wakil gubernur. Padahal aturan jelas bahwa ini merupakan bagiannya Golkar untuk mengisi jabatan tersebut,” ujar Pieter kepada wartawan di Jayapura, Selasa (24/08/2021)



Dia pun mengakui kepergian Klemen Tinal menjadi duka mendalam karena almarhum adalah kader terbaik Partai Golkar. Sehingga hal ini perlu diketahui bahwa kursi Wagub yang diwariskan oleh almarhum adalah milik Partai Golkar yang tidak bisa digeser ke partai lain. “Tentunya saya dan sejumlah rekan kader Partai Golkar sangat kehilangan dan turut kehilangan dengan kepergian kader terbaik kami (Klemen Tinal),” katanya.

Pieter Kalakmabin juga menambahkanesensi dalam berpolitik itu harus memahami etika, sehingga kepada teman-teman lain di partai koalisi diharapkan untuk memahami hal ini.



“Tolong teman-teman lain jangan mengada-ada, hingga katakan ini adalah kewenangan gubernur padahal ini otoritas kewenangan partai. Kami harap juga kepada gubernur untuk dapat menghargai Partai Golkar, bahwa siapa pun itu adalah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Golkar terkait kursi jabatan Wagub,” tegasnya.

Mengenai isu atau berita bahwa dalam partai koalisi sudah ada biaya politik saat pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) maju pada Pilgub lalu, Pieter mengatakan bahwa tentunya hal itu merupakan suatu konsokuensi yang harus dipahami bersama, sehingga jika hal ini dikaitkan dengan jabatan wagub maka harus dipahami oleh partai koalisi ataupun masyarakat luas bahwa kursi atau jabatan yang dimaksud adalah milik Partai Golkar.



“Rekan-rekan ataupun kader Golkar sudah sepakat bahwa ini yang akan kami gaungkan bahwa kursi wagub ini adalah milik partai berlambang Pohon Beringin” ujarnya.

Namun mekanisme itu, kata Pieter tentunya harus lahir dari partai koalisi sehingga tetap menghormati keputusan bersama sesuai kesepakatan ketika mengusung dan mendukung pasangan Lukmen.

“Jadi, ini harus dipahami bahwa semua yang diberitakan bahwa sudah ada keputusan final, itu belum terjadi. Karena belum ada kesepakatan dari partai koalisi,” tegasnya