Pemkab Wajo Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer yang Lolos Seleksi CPNS 2013
loading...
A
A
A
WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bertandang ke kantor Regional (Kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. Dalam kunjungan itu, Pemkab Wajo berupaya untuk mengakomodir tuntutan guru honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2013 K2, tetapi hingga kini Nomor Induk Pegawai (NIP) belum terbit.
Bupati Wajo , Amran Mahmud mengatakan, dalam kunjungan Pemkab Wajo itu, 10 orang perwakilan tenaga honorer Kabupaten Wajo diikutkan untuk mendengar secara langsung penjelasan dari BKN Makassar.
Adapun poin yang didapatkan dari pertemuan itu, BKN Makassar merekomendasikan Pemkab Wajo memfasilitasi tenaga honorer ke Pemerintah Pusat, sebab tenaga honorer yang sedang diperjuangkan menjadi ASN merupakan dari sekolah swasta.
"Plt Kanreg IV BKN Makassar menyampaikan kepada kami bahwa masalah yang dihadapi oleh honorer K2 ini harus tetap mengacu pada PP 56 tentang pengangkatan honorer yang salah satu poinnya, bahwa pengangkatan honorer K2 tidak berasal dari sekolah swasta," ujar Bupati Wajo, kepada SINDOnews, Senin (23/8/2022).
Menurut Amran, persoalan yang dialami guru honorer K2 Kabupaten Wajo harus diperjuangkan melalui kebijakan politik bersama DPR RI, dengan harapan dapat mendorong pemerintah meninjau langsung PP 56 Tentang Pengangkatan Honorer.
Olehnya itu, Pemkab Wajo dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan untuk berkunjung dan menyampaikan aspirasi ke Gedung DPR RI di Jakarta.
"Kami mendapat mashka dan saran Plt Kanreg IV BKN Makassar agar kasus ini diselesaikan melalui kebijakan politik dengan mengomunikasikan atau mengaspirasikan kepada DPR RI agar bisa mendorong pemerintah meninjau ulang PP itu. Kami akan jadwalkan untuk DPR RI," katanya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Herman mengatakan, tujuan Pemkab Wajo berkunjung ke Kanreg IV BKN Makassar untuk membahas nasib tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2013 K2 tapi NIP belum terbit.
“Pada kesempatan tersebut, perwakilan honorer K2 yang menyampaikan kronologisnya dari awal sampai sekarang tentang nasib honorer K2, yang hingga kini belum mengantongi NIP," tandasnya.
Bupati Wajo , Amran Mahmud mengatakan, dalam kunjungan Pemkab Wajo itu, 10 orang perwakilan tenaga honorer Kabupaten Wajo diikutkan untuk mendengar secara langsung penjelasan dari BKN Makassar.
Adapun poin yang didapatkan dari pertemuan itu, BKN Makassar merekomendasikan Pemkab Wajo memfasilitasi tenaga honorer ke Pemerintah Pusat, sebab tenaga honorer yang sedang diperjuangkan menjadi ASN merupakan dari sekolah swasta.
"Plt Kanreg IV BKN Makassar menyampaikan kepada kami bahwa masalah yang dihadapi oleh honorer K2 ini harus tetap mengacu pada PP 56 tentang pengangkatan honorer yang salah satu poinnya, bahwa pengangkatan honorer K2 tidak berasal dari sekolah swasta," ujar Bupati Wajo, kepada SINDOnews, Senin (23/8/2022).
Menurut Amran, persoalan yang dialami guru honorer K2 Kabupaten Wajo harus diperjuangkan melalui kebijakan politik bersama DPR RI, dengan harapan dapat mendorong pemerintah meninjau langsung PP 56 Tentang Pengangkatan Honorer.
Olehnya itu, Pemkab Wajo dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan untuk berkunjung dan menyampaikan aspirasi ke Gedung DPR RI di Jakarta.
"Kami mendapat mashka dan saran Plt Kanreg IV BKN Makassar agar kasus ini diselesaikan melalui kebijakan politik dengan mengomunikasikan atau mengaspirasikan kepada DPR RI agar bisa mendorong pemerintah meninjau ulang PP itu. Kami akan jadwalkan untuk DPR RI," katanya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Herman mengatakan, tujuan Pemkab Wajo berkunjung ke Kanreg IV BKN Makassar untuk membahas nasib tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2013 K2 tapi NIP belum terbit.
“Pada kesempatan tersebut, perwakilan honorer K2 yang menyampaikan kronologisnya dari awal sampai sekarang tentang nasib honorer K2, yang hingga kini belum mengantongi NIP," tandasnya.
(agn)