Soal Pergantian Panglima TNI, GIAK: Calon Pejabat Publik Harus Transparan
Kamis, 19 Agustus 2021 - 19:49 WIB
loading...
Foto ilustrasi SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) mengingatkan agar dalam pemilihan calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, sikap transparansi dan independensi perlu dikedepankan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GIAK, Jerry Massie menilai, salah satu calon kuat pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Baca juga: Bertemu Panglima TNI, Nakes Perempuan Minta Doa Restu Jadi Tentara
"Saya yakin Jenderal Andika figur yang profesional dalam bidangnya dan orangnya transparan," ujar Jerry Massie menanggapi situasi yang berkembang, terutama terkait harta yang dimiliki Jenderal Andika Perkasa, Rabu (18/8/2021).
Jerry mengatakan, untuk menjabat Panglima TNI maka LHKPN harus transparan dan aset-aset yang lain harus ditelusuri darimana dapatnya. "Bila perlu sampai pajak ditelusuri, apakah menunggak pajak atau tidak," pungkasnya.
Namun, sambung Jerry, untuk menghindari dan mencegah hal yang tak diinginkan maka hibah tanpa akta sebagian besar asetnya perlu dilengkapi surat kepemilikan yang jelas, termasuk asal usul hibah. Hal tersebut dilakukan agar tak ada isu miring dari publik.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GIAK, Jerry Massie menilai, salah satu calon kuat pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Jenderal Andika Perkasa. Baca juga: Bertemu Panglima TNI, Nakes Perempuan Minta Doa Restu Jadi Tentara
"Saya yakin Jenderal Andika figur yang profesional dalam bidangnya dan orangnya transparan," ujar Jerry Massie menanggapi situasi yang berkembang, terutama terkait harta yang dimiliki Jenderal Andika Perkasa, Rabu (18/8/2021).
Jerry mengatakan, untuk menjabat Panglima TNI maka LHKPN harus transparan dan aset-aset yang lain harus ditelusuri darimana dapatnya. "Bila perlu sampai pajak ditelusuri, apakah menunggak pajak atau tidak," pungkasnya.
Namun, sambung Jerry, untuk menghindari dan mencegah hal yang tak diinginkan maka hibah tanpa akta sebagian besar asetnya perlu dilengkapi surat kepemilikan yang jelas, termasuk asal usul hibah. Hal tersebut dilakukan agar tak ada isu miring dari publik.
Lihat Juga :
