Pemeriksaan Genital Calon Prajurit Jadi Polemik, ISESS: Panglima TNI Sudah Miliki Juknis
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 20:28 WIB
loading...
Foto ilustrasi SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemeriksaan genital pada seleksi penerimaan prajurit , baik bagi laki-laki maupun perempuan, menuai pro dan kontra. Sejauh ini, TNI sudah menerapkan prosedur pemeriksaan genital sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada seleksi penerimaan personel di tiap jenjang.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, dirinya tidak setuju kalau prosedur pemeriksaan genital dihapus. Baca juga: Viral! Penyuntikan Vaksin Diduga Kosong, Pemprov DKI Bantah Terlibat
"Prosedur ini (pemeriksaan genital) memang menuai polemik yang terkait dengan isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Korps Wanita TNI . Sejumlah kalangan termasuk pegiat HAM menilai hal itu tidak relevan dan diskriminatif," ujar Khairul Fahmi, Sabtu (14/8/2021).
Menurut Khairul, polemik pemeriksaan genital pada dasarnya lebih diakibatkan minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personel.
"Harus difahami bahwa pemeriksaan genital yang dilakukan karena TNI ingin menerapkan standar kesehatan dan moral yang tinggi bagi personelnya. Pemeriksaan genital diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki," ujarnya. Baca juga: Sosok Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo yang Disorot Akibat Bripka CS Tembak TNI
Pemeriksaan genital dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku yang bersangkutan. Semisal mengidap penyakit menular seksual, penyakit genital atau tidak. "Bagaimana perilaku seksualnya dan bahkan sudah (pernah) menikah atau belum. Jika pemeriksaan itu dihapus begitu saja, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan 'profiling' kesehatan dan moral calon anggotanya secara lebih komprehensif," tambahnya.
Khairul mengatakan, dirinya bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon. Namun, dirinya tidak sepakat jika pemeriksaan genital dihapuskan.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, dirinya tidak setuju kalau prosedur pemeriksaan genital dihapus. Baca juga: Viral! Penyuntikan Vaksin Diduga Kosong, Pemprov DKI Bantah Terlibat
"Prosedur ini (pemeriksaan genital) memang menuai polemik yang terkait dengan isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Korps Wanita TNI . Sejumlah kalangan termasuk pegiat HAM menilai hal itu tidak relevan dan diskriminatif," ujar Khairul Fahmi, Sabtu (14/8/2021).
Menurut Khairul, polemik pemeriksaan genital pada dasarnya lebih diakibatkan minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personel.
"Harus difahami bahwa pemeriksaan genital yang dilakukan karena TNI ingin menerapkan standar kesehatan dan moral yang tinggi bagi personelnya. Pemeriksaan genital diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki," ujarnya. Baca juga: Sosok Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo yang Disorot Akibat Bripka CS Tembak TNI
Pemeriksaan genital dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku yang bersangkutan. Semisal mengidap penyakit menular seksual, penyakit genital atau tidak. "Bagaimana perilaku seksualnya dan bahkan sudah (pernah) menikah atau belum. Jika pemeriksaan itu dihapus begitu saja, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan 'profiling' kesehatan dan moral calon anggotanya secara lebih komprehensif," tambahnya.
Khairul mengatakan, dirinya bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon. Namun, dirinya tidak sepakat jika pemeriksaan genital dihapuskan.
Lihat Juga :
