Pemeriksaan Genital Calon Prajurit Jadi Polemik, ISESS: Panglima TNI Sudah Miliki Juknis

JAKARTA - Pemeriksaan genital pada seleksi penerimaan prajurit , baik bagi laki-laki maupun perempuan, menuai pro dan kontra. Sejauh ini, TNI sudah menerapkan prosedur pemeriksaan genital sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada seleksi penerimaan personel di tiap jenjang.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, dirinya tidak setuju kalau prosedur pemeriksaan genital dihapus. Baca Juga: Viral! Penyuntikan Vaksin Diduga Kosong, Pemprov DKI Bantah Terlibat

"Prosedur ini (pemeriksaan genital) memang menuai polemik yang terkait dengan isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Korps Wanita TNI . Sejumlah kalangan termasuk pegiat HAM menilai hal itu tidak relevan dan diskriminatif," ujar Khairul Fahmi, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Khairul, polemik pemeriksaan genital pada dasarnya lebih diakibatkan minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personel.

"Harus difahami bahwa pemeriksaan genital yang dilakukan karena TNI ingin menerapkan standar kesehatan dan moral yang tinggi bagi personelnya. Pemeriksaan genital diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, namun juga laki-laki," ujarnya.

Pemeriksaan genital dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku yang bersangkutan. Semisal mengidap penyakit menular seksual, penyakit genital atau tidak. "Bagaimana perilaku seksualnya dan bahkan sudah (pernah) menikah atau belum. Jika pemeriksaan itu dihapus begitu saja, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan 'profiling' kesehatan dan moral calon anggotanya secara lebih komprehensif," tambahnya.

Khairul mengatakan, dirinya bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon. Namun, dirinya tidak sepakat jika pemeriksaan genital dihapuskan.

"Mengingat hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi salahsatu data/informasi penting dalam tahapan seleksi berikutnya untuk benar-benar mendapatkan personel dengan standar kesehatan dan moral yang diharapkan," tutur Khairul.

Lebih lanjut dikatakannya, prosedur pemeriksaan genital telah dilakukan Panglima TNI dengan mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI. Artinya, kanjut dia, KSAD Jenderal Andika mestinya tidak dapat mengeluarkan kebijakan atau menerapkan ketentuan yang bersifat parsial di luar petunjuk Mabes TNI.

"Jika memang diperlukan perubahan kebijakan, maka mestinya dibahas bersama terlebih dahulu dalam lingkup TNI. Saya justru mempertanyakan motif KSAD mempublikasikan pernyataan itu. Perubahan kebijakan itu jelas populis. Selaras dengan pendapat sejumlah kalangan pegiat HAM dan kelompok masyarakat," jelasnya.

Diketahui dari tayangan Youtube TNI AD yang diunggah pada 18 Juli 2021 lalu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan para Pangdam di seluruh Indonesia terkait rekrutmen Kowad atau Korps Wanita Angkatan Darat ke depannya tidak lagi harus mengikut tes yang tak relevan yakni tes keperawanan.

“Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen, seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan,” jelas Andika.