Dewan Minta Kebutuhan Masyarakat Kecil Dijamin saat Isolasi
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 09:08 WIB
loading...
Pemerintah diminta agar kebutuhan masyarakat kecil dijamin saat menjalani isolasi dari paparan Covid-19. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar diminta untuk menjamin kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, yang melakukan isolasi karena terpapar Covid-19.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Yeni Rahman. Ia mengatakan dari hasil tinjauannya lewat reses beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat kelas bawah yang enggan dirapid ataupun diswab lantaran tak dijamin oleh pemerintah saat diisolasi.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Kartini Said Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
"Alasannya itu mereka nda mau ditau positif, walau mungkin dia sadar kalau sedang sakit, karena saat ditahu Covid-19 dan diminta isolasi itu keluarganya tidak ada jaminan ketika dia isman, anaknya siapa yang kasi makan, keluarganya," ucap legislator PKS ini.
Hal ini menurut Yeni kemudian berkontribusi pada rendahnya angka testing dan tracing di Kota Makassar . Menurutnya hal ini membutuhkan penganggaran khusus dari Pemkot.
"Kalau saya pemerintah harus berani sokong mereka dengan anggaran untuk hidupi keluarganya, sementara mereka diisolasi, perlu ada penganggarannya," lanjut Yeni.
Sebelumnya angka testing dan tracing di Kota Makassar sempat dikritisi rendah, hal ini kemudian diakui Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Hadijah Iriani.
Namun salah satu sebabnya justru akibat buruknya penataan wajah di Puskesmas sehingga masyarakat enggan di tracing.
"Kita punya tracing masih rendah, ketika orang mau ke puskesmas tapi rantasa bagaimana orang mau ke puskesmas," keluhnya.
Baca Juga: Legislator DPRD Makassar Tekankan Pentingnya Bantuan Sosial dan Vaksinasi
Ahli epidemiologi Unhas Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, angka tracing Makassar terpaut jauh sebesar 1:3 dimana semestinya tracing harus sebesar 1:15.
Demikian pula dengan testing, diharapkan mampu dilakukan sebanyak 15.554 sampel perharinya.
"Testing untuk kota makassar harus mencapai 15.554 sampel seusai edaran, kan ada itu jumlah kasus harian dikalkulasi jumlah penduduk," ucapnya.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Yeni Rahman. Ia mengatakan dari hasil tinjauannya lewat reses beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat kelas bawah yang enggan dirapid ataupun diswab lantaran tak dijamin oleh pemerintah saat diisolasi.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Kartini Said Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
"Alasannya itu mereka nda mau ditau positif, walau mungkin dia sadar kalau sedang sakit, karena saat ditahu Covid-19 dan diminta isolasi itu keluarganya tidak ada jaminan ketika dia isman, anaknya siapa yang kasi makan, keluarganya," ucap legislator PKS ini.
Hal ini menurut Yeni kemudian berkontribusi pada rendahnya angka testing dan tracing di Kota Makassar . Menurutnya hal ini membutuhkan penganggaran khusus dari Pemkot.
"Kalau saya pemerintah harus berani sokong mereka dengan anggaran untuk hidupi keluarganya, sementara mereka diisolasi, perlu ada penganggarannya," lanjut Yeni.
Sebelumnya angka testing dan tracing di Kota Makassar sempat dikritisi rendah, hal ini kemudian diakui Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Hadijah Iriani.
Namun salah satu sebabnya justru akibat buruknya penataan wajah di Puskesmas sehingga masyarakat enggan di tracing.
"Kita punya tracing masih rendah, ketika orang mau ke puskesmas tapi rantasa bagaimana orang mau ke puskesmas," keluhnya.
Baca Juga: Legislator DPRD Makassar Tekankan Pentingnya Bantuan Sosial dan Vaksinasi
Ahli epidemiologi Unhas Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, angka tracing Makassar terpaut jauh sebesar 1:3 dimana semestinya tracing harus sebesar 1:15.
Demikian pula dengan testing, diharapkan mampu dilakukan sebanyak 15.554 sampel perharinya.
"Testing untuk kota makassar harus mencapai 15.554 sampel seusai edaran, kan ada itu jumlah kasus harian dikalkulasi jumlah penduduk," ucapnya.
(agn)
Lihat Juga :
