Polisi Buru Keterlibatan Orang Lain pada Kasus RS Batua Makassar

MAKASSAR - Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Makassar, dimana sudah ada 13 orang ditetapkan tersangka.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli menyatakan, dalam sepekan terakhir pihaknya terus mengorek keterangan dari beberapa tersangka, kali ini giliran konsultan pengawas dan pelaksana proyek.

Baca Juga: Pekan Depan 13 Tersangka Dugaan Korupsi RS Batua Diperiksa

"Hari ini ada empat orang dari konsultan pengawas dua orang dan pelaksana proyek dua orang. Dantje, Anjas, Khadafi dan Erwin Hatta," kata Fadli, Kamis (12/8/2021).

Dia menegaskan, pemeriksaan terhadap empat orang tersebut berkaitan dengan peran pada dugaan korupsi rumah sakit yang menelan anggaran senilai Rp25,5 miliar dari APBD tahun 2018 Kota Makassar.

"Pemeriksaan sudah lebih mendalam ke peran dan alat bukti. Serta apa ada peran orang lain yang perlu kita dalami, iya itu (dugaan keterlibatan orang lain," tutur Fadli.

Kendati begitu, Perwira Polri satu melati ini tidak merinci soal metode pemeriksaan dan jumlah pertanyaan yang dicecarkan ke Erwin Hatta Cs. "Intinya pertanyaan banyak dan pemeriksaan pasti lebih lama," tegasnya.

Dia juga belum mau menyebutkan jadwal agenda pemeriksaan tersangka lainnya. "Semua sudah terjadwal sampai minggu depan, mudah-mudahan bisa selesai semua," tukas Fadli.

Polda Sulsel telah menetapkan 13 tersangka, yakni AN selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), SR pejabat pembuat komitmen (PPK), MA pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), lalu HS, MW, AS dari Pokja III.

Kemudian, FM selaku panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), MK direktur PT SA, AIHS kuasa Direktur PT SA, AEH Direktur PT TMSS, DR, APR konsultan pengawas CV SL dan RP selaku inspektor pengawasan.



Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke 1E KUHPidana.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel , Kombes Pol Widoni Fedri sebelumnya memastikan akan mempercapat proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Meski begitu, Widoni tidak menahan 13 tersangka. "Selama yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti dan tidak kabur, itu kita berikan keleluasan, tapi setelah selesai berkas lalu tahap P21, kita tahan secepatnya," ujarnya.