Terbukti Terima Suap Proyek RS, KPK Tuntut Wali Kota Cimahi Non-Aktif 7 Tahun Penjara
Kamis, 12 Agustus 2021 - 16:03 WIB
loading...
Wali Kota non-aktif, Ajay M Priatna dituntut hukuman 7 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah menerima suap dalam proyek Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Cimahi non-aktif, Ajay Muhammad Priatna 7 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi .
Ajay dinilai terbukti bersalah menerima uang suap dalam proyek Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda di Kota Cimahi. Selain hukuman bui, Ajay juga dituntut denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Baca juga: KPK Dalami Kaitan Pengadaan Tanah di Munjul dengan Program DP Nol Rupiah
Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Budi Nugraha dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021).
"Menjatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa KPK saat membacakan amar tuntutannya di hadapan Ajay yang hadir langsung di PN Tipikor Bandung.
Ajay dikenai Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. "Kami berkesimpulan seluruh pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti sah," tegas Jaksa KPK.
Tidak hanya itu, Jaksa KPK juga mengenakan hukuman tambahan kepada Ajay berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna berupa pencabutan hak untuk dipilih," kata Jaksa KPK.
Selain menyampaikan tuntutannya, Jaksa KPK menyebutkan hal memberatkan dan meringankan Ajay dalam tuntutannya. Hal yang memberatkan, Ajay dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Adapun hal yang meringankan, Ajay belum pernah dihukum.
"Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, diketahui, dan dikehendaki terdakwa. Selama proses persidangan, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus pertanggungjawaban diri," jelas Jaksa KPK. Baca juga:
KPK Geledah Kantor dan Rumah di Purbalingga Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara
Ajay dinilai telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji, yakni menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp 1.661.250.000.
Diketahui, Ajay didakwa sebagai penerima suap terkait proses perizinan proyek pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan juga didakwa dan sudah divonis.
Menurut Jaksa KPK, uang sebesar Rp1,6 lebih tersebut diberikan kepada Ajay secara bertahap. Uang tersebut diberikan Hutama Yonathan selalu Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RS Kasih Bunda.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," beber Budi.
Menurut Jaksa KPK, uang miliaran rupiah itu diberikan kepada Ajay dengan maksud agar proyek pengembangan RS Kasih Bunda tidak dipersulit oleh Ajay yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.
"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar terdakwa tidak mempersulit perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selalu penyelenggara negara," tandasnya.
Diketahui, Ajay Muhammad Priatna terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2020 lalu. Dia diduga menerima suap dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.
Ajay dinilai terbukti bersalah menerima uang suap dalam proyek Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda di Kota Cimahi. Selain hukuman bui, Ajay juga dituntut denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Baca juga: KPK Dalami Kaitan Pengadaan Tanah di Munjul dengan Program DP Nol Rupiah
Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Budi Nugraha dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021).
"Menjatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa KPK saat membacakan amar tuntutannya di hadapan Ajay yang hadir langsung di PN Tipikor Bandung.
Ajay dikenai Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. "Kami berkesimpulan seluruh pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti sah," tegas Jaksa KPK.
Tidak hanya itu, Jaksa KPK juga mengenakan hukuman tambahan kepada Ajay berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna berupa pencabutan hak untuk dipilih," kata Jaksa KPK.
Selain menyampaikan tuntutannya, Jaksa KPK menyebutkan hal memberatkan dan meringankan Ajay dalam tuntutannya. Hal yang memberatkan, Ajay dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Adapun hal yang meringankan, Ajay belum pernah dihukum.
"Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, diketahui, dan dikehendaki terdakwa. Selama proses persidangan, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus pertanggungjawaban diri," jelas Jaksa KPK. Baca juga:
KPK Geledah Kantor dan Rumah di Purbalingga Terkait Korupsi Pemkab Banjarnegara
Ajay dinilai telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji, yakni menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp 1.661.250.000.
Diketahui, Ajay didakwa sebagai penerima suap terkait proses perizinan proyek pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan juga didakwa dan sudah divonis.
Menurut Jaksa KPK, uang sebesar Rp1,6 lebih tersebut diberikan kepada Ajay secara bertahap. Uang tersebut diberikan Hutama Yonathan selalu Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RS Kasih Bunda.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," beber Budi.
Menurut Jaksa KPK, uang miliaran rupiah itu diberikan kepada Ajay dengan maksud agar proyek pengembangan RS Kasih Bunda tidak dipersulit oleh Ajay yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.
"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar terdakwa tidak mempersulit perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selalu penyelenggara negara," tandasnya.
Diketahui, Ajay Muhammad Priatna terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2020 lalu. Dia diduga menerima suap dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.
(don)
Lihat Juga :
