Waduh, Beras Bantuan Kemensos di Bangkalan Tak Layak Konsumsi
Kamis, 05 Agustus 2021 - 09:43 WIB
loading...
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menemukan beras yang diterima Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan dalam kondisi tidak baik. SINDOnews/Lukman
A
A
A
BANGKALAN - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menemukan beras yang diterima Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan dalam kondisi tidak baik.
Orang nomor dua di Jatim itu meminta agar 1.500 kemasan beras seberat masing-masing 5 kilogram (kg) tersebut disimpan dan tidak dibagikan ke masyarakat.
Beras tersebut rencananya akan dibagikan kepada warga Bangkalan yang terdampak COVID-19 , khususnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Jadi tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," kata Emil saat meninjau gudang penyimpanan bera di Dinsos Bangkalan, Rabu (4/8/2021).
Emil juga menyatakan bahwa, pihaknya telah meminta Dinsos Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kepala Dinsos Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu. Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan," imbuhnya.
Mantan bupati Trenggalek it mengaku telah meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," jelasnya. Baca: Kantor PWNU Jatim Terima dan Lakukan Pemulasaraan Jenazah COVID-19.
Bupati Bangkalan Abdul Latif juga menyatakan akan menahan sementara paket bantuan beras yang diterima di wilayahnya. Dirinya memastikan bahwa dari 1.500 paket beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat, mengingat beberapa beras terpantau kurang layak. "Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik," ungkap Abdul Latif. Baca Juga: Tipu Warga Puluhan Juta Rupiah, Wanita Asal Tegal Masuk Bui.
Sementara itu, tercatat 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu aliran bantuan beras dari pemerintah pusat. 3.000 KPM tersebut merupakan warga terdampak PPKM, namun belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Orang nomor dua di Jatim itu meminta agar 1.500 kemasan beras seberat masing-masing 5 kilogram (kg) tersebut disimpan dan tidak dibagikan ke masyarakat.
Beras tersebut rencananya akan dibagikan kepada warga Bangkalan yang terdampak COVID-19 , khususnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Jadi tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," kata Emil saat meninjau gudang penyimpanan bera di Dinsos Bangkalan, Rabu (4/8/2021).
Emil juga menyatakan bahwa, pihaknya telah meminta Dinsos Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kepala Dinsos Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu. Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan," imbuhnya.
Mantan bupati Trenggalek it mengaku telah meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," jelasnya. Baca: Kantor PWNU Jatim Terima dan Lakukan Pemulasaraan Jenazah COVID-19.
Bupati Bangkalan Abdul Latif juga menyatakan akan menahan sementara paket bantuan beras yang diterima di wilayahnya. Dirinya memastikan bahwa dari 1.500 paket beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat, mengingat beberapa beras terpantau kurang layak. "Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik," ungkap Abdul Latif. Baca Juga: Tipu Warga Puluhan Juta Rupiah, Wanita Asal Tegal Masuk Bui.
Sementara itu, tercatat 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu aliran bantuan beras dari pemerintah pusat. 3.000 KPM tersebut merupakan warga terdampak PPKM, namun belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos oleh pemerintah pusat maupun daerah.
(nag)
Lihat Juga :
