Bupati Pasangkayu Usulkan Bantuan Sosial Masyarakat kepada Gubernur Sulbar
Selasa, 21 April 2020 - 09:43 WIB
loading...
Menjelang Ramadhan 1441 Hijriyah dan masa Pandemi COVID-19, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengusulkan bantuan sosial masyarkat kepada Gubernur Provinsi Sulbar Ali Baal Masdar,
A
A
A
PASANGKAYU - Menjelang Ramadhan 1441 Hijriyah dan masa Pandemi COVID-19, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengusulkan bantuan sosial masyarkat kepada Gubernur Provinsi Sulbar Ali Baal Masdar, dalam video conference (vidcon) bersama Forkopimda Provinsi dan Bupati se-Sulbar, Senin (20/4/2020).
Dalam vidcon hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar, Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Eventius Teddy Danarto, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Eko Budi Sampurno, Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Majene, Tasrief Masiara, Bupati Mamuju, Habsi dan Bupati Mateng, Aras Tamauni.
Bupati Agus Ambo Djiwa melalui Vidcom, dalam paparannya menyampaikan progres dan permasalahan penanganan penyebaran virus corona (COVID-19) ini yang semakin hari semakin berkembang, memerlukan tindakan yang lebih aktif lagi dalam melakukan pencegahannya. Karena ini dampaknya sangat luar biasa, Alhamdulillah daerah kita masih belum telalu berkembang COVID-19 seperti daerah lainnya.
"Mencegah COVID-19 di Provinsi Sulbar, lebih memerlukan lagi tindakan cepat pemerintah daerah bersama forkopimda baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar daerah kita bisa lebih aman lagi dari penyebaran COVID-19," ucap Agus.
Lanjut Bupati Pasangkayu dua periode ini, disamping tindakan pencegahan COVID-19, yang terus kita lakukan bersama, masalah yang paling krusial kita hadapi saat ini adalah masalah social di masyarakat untuk beberapa bulan ke depan.
Untuk itu dalam rangka menghadapi puasa Ramadhan 1141 Hijriyah, yang mana kondisi masyarakat sudah sangat kekurangan bahan makanan pokok, perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.
Untuk Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pemotongan anggaran dari belanja OPD, untuk dipergunakan dalam pemberian bantuan sosial kepada 37.000 KK dalam sebulan kedepan. Meskipun demikian jika terjadi waktu yang panjang dalam dua bulan kedepan, maka dana yang didapatkan akan sangat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Untuk itu Agus meminta kepada Gubernur Sulbar agar dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dana desa yang ada agar dapat dipergunakan untuk bantuan sosial dengan membeli sembako yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dimasing-masing desa. Dana desa yang diambil dari dana fisik yang belum dipergunakan disetiap desa.
"Dana desa kita alihkan dari anggaran fisik menjadi anggaran social untuk pembelian sembako. Kalau itu semua bisa dilakukan di semua desa, saya merasa permasalahan sosial ini tidak akan terlalu memberatkan pemerintah daerah," ucapnya.
Maka dari itu dirinya meminta kepada Gubernur Sulbar untuk bisa mengusulkan hal tersebut kepada Mendagri dengan meminimalisasi pemotongan dana desa sebesar 50% dari anggaran yang ada. Jadi setiap desa sudah tidak menjadi beban kita dalam menghadapi persoalan beberapa bulan yang akan datang.
Selain hak tersebut, Agus juga melaporkan kepada gubernur perihal adanya pasien COVID-19 dari Kabupaten Pasangkayu yang meninggal dunia di provinsi, dimana saat diantar ke Kabupaten Pasangkayu, hanya didampingi seorang sopir ambulance. Langkah tersebut sangat disesalkan dan tidak perlu terjadi.
Seharusnya Pemerintah Provinsi Sulbar tidak membiarkan hal tersebut, atau paling tidak pasien yang telah meninggal bisa di kebumikan di provinsi saja, kecuali ada permintaan dari pihak keluarga, untuk mencegah polemik di masyarakat tentang COVID-19.
Dalam vidcon hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar, Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Eventius Teddy Danarto, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Eko Budi Sampurno, Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Majene, Tasrief Masiara, Bupati Mamuju, Habsi dan Bupati Mateng, Aras Tamauni.
Bupati Agus Ambo Djiwa melalui Vidcom, dalam paparannya menyampaikan progres dan permasalahan penanganan penyebaran virus corona (COVID-19) ini yang semakin hari semakin berkembang, memerlukan tindakan yang lebih aktif lagi dalam melakukan pencegahannya. Karena ini dampaknya sangat luar biasa, Alhamdulillah daerah kita masih belum telalu berkembang COVID-19 seperti daerah lainnya.
"Mencegah COVID-19 di Provinsi Sulbar, lebih memerlukan lagi tindakan cepat pemerintah daerah bersama forkopimda baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar daerah kita bisa lebih aman lagi dari penyebaran COVID-19," ucap Agus.
Lanjut Bupati Pasangkayu dua periode ini, disamping tindakan pencegahan COVID-19, yang terus kita lakukan bersama, masalah yang paling krusial kita hadapi saat ini adalah masalah social di masyarakat untuk beberapa bulan ke depan.
Untuk itu dalam rangka menghadapi puasa Ramadhan 1141 Hijriyah, yang mana kondisi masyarakat sudah sangat kekurangan bahan makanan pokok, perlu penanganan serius dari pemerintah daerah.
Untuk Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pemotongan anggaran dari belanja OPD, untuk dipergunakan dalam pemberian bantuan sosial kepada 37.000 KK dalam sebulan kedepan. Meskipun demikian jika terjadi waktu yang panjang dalam dua bulan kedepan, maka dana yang didapatkan akan sangat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Untuk itu Agus meminta kepada Gubernur Sulbar agar dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dana desa yang ada agar dapat dipergunakan untuk bantuan sosial dengan membeli sembako yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dimasing-masing desa. Dana desa yang diambil dari dana fisik yang belum dipergunakan disetiap desa.
"Dana desa kita alihkan dari anggaran fisik menjadi anggaran social untuk pembelian sembako. Kalau itu semua bisa dilakukan di semua desa, saya merasa permasalahan sosial ini tidak akan terlalu memberatkan pemerintah daerah," ucapnya.
Maka dari itu dirinya meminta kepada Gubernur Sulbar untuk bisa mengusulkan hal tersebut kepada Mendagri dengan meminimalisasi pemotongan dana desa sebesar 50% dari anggaran yang ada. Jadi setiap desa sudah tidak menjadi beban kita dalam menghadapi persoalan beberapa bulan yang akan datang.
Selain hak tersebut, Agus juga melaporkan kepada gubernur perihal adanya pasien COVID-19 dari Kabupaten Pasangkayu yang meninggal dunia di provinsi, dimana saat diantar ke Kabupaten Pasangkayu, hanya didampingi seorang sopir ambulance. Langkah tersebut sangat disesalkan dan tidak perlu terjadi.
Seharusnya Pemerintah Provinsi Sulbar tidak membiarkan hal tersebut, atau paling tidak pasien yang telah meninggal bisa di kebumikan di provinsi saja, kecuali ada permintaan dari pihak keluarga, untuk mencegah polemik di masyarakat tentang COVID-19.
(ar)
Lihat Juga :
