Golkar Papua Usulkan 6 Nama Pengganti Klemen Tinal, Ada Kabaintelkam Polri

JAYAPURA - Setelah sempat bungkam beberapa waktu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Papua akhirnya buka suara terkait nama-nama kader partai yang diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur Papua, Almarhum Klemen Tinal .

Pihak DPD I Golkar Papuadalam pengusulan tersebut mengusulkan 6 nama calon dimana keenam nama calon tersebut diserahkan langsung pihak DPD Golkar Papua kepada tim koalisi Papua Bangkit jilid II di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (21/7/2021).



Dari enam nama yang diusulkan DPD Golkar Papua tersebut lima di antaranya merupakan kader partai berlambang pohon beringin dan satu orang non kader partai.

Menurutnya, pengusulan 6 nama calon Wagub Papua merupakan hasil keputusan DPD tingkat I dan sudah disetujui DPP berdasarkan aspirasi masyakat yang ditandatangani pimpinan partai besutan Airlangga Hartanto tersebut.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Papua, Max Richard Krey menyebutkan, dari enam nama yang diusulkan tersebut satu orang di antaranya adalah Komisaris Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelkam Polri. Menurut Krey, lima orang lainnya adalah kader Partai Golkar.



“Dari DPD Golkar Papua sendiri ada 6 nama cawagub yang Golkar usulkan itu, Fernando Yansen Tinal, Jhon Tabo, Kenius Kogoya, Ones Pahabol, Paskalis Kossay dan Komjen Pol. Paulus Waterpauw,” kata Max Krey kepada wartawan di Jayapura, Rabu (21/7/2021).

Menurut Krey terkait pengusulan tersebut pihaknya mengikat mekanisme tim koalisi dalam rapat koalisi selanjutnya untuk mengumumkan nama-nama Cawagub Papua yang akan mendampingi Gubernur Papua, Lukas Enembe tiga tahun mendatang.

“Nanti kita lihat mekanisme tim koalisi seperti apa dan rencana rapat koalisi untuk mengumumkan nama – nama calon Wagub Papua, namun Golkar sudah umumkan 6 nama,” ujar Krey.

Lebih lanjut Krey mengatakan, walaupun telah diusulkan 6 calon Wagub Papua oleh DPD Golkar Papua, namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar Pusat.



“Untuk rekomendasi DPP belum, ini baru rekomendasi DPD I Golkar Papua. Nanti 6 nama itu dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi DPP ada 2 nama itu yang kita tidak tahu, itu DPP yang putuskan,” ujar Krey.

Menurut Krey, Partai Golkar terbuka bukan hanya kader tapi juga menerima aspirasi dari masyarakat itu yang akan akomodir. “Karena Partai Golkar ini betul – betul terbuka kepada seluruh masyarakat dan kita tidak hanya mencalonkan kader kami dalam pencalonan ini,” tandasnya.

Dikatakannya, kader Golkar banyak yang sudah siap dicalonkan cuma DPD I masih mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan figur untuk memimpin Papua sisa dua tahun terakhir. “Tentunya keputusan ada di koalisi dan keputusan terakhir di tangan gubernur sesuai aturan Undang-Undang Pilkada,” tukasnya.