Makin Banyak Pedagang Kecil Jadi Korban PPKM Darurat, Dinsos Diminta Segera Turun Tangan
Senin, 19 Juli 2021 - 12:39 WIB
loading...
Pedagang kecil korban PPKM Darurat semakin banyak di Jawa Barat.Foto/ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat telah berdampak besar terhadap dunia usaha, khususnya para pedagang kecil yang mencari nafkah harian untuk menutupi kebutuhan hidupnya.
PPKM Darurat yang sejatinya bertujuan untuk menekan potensi penularan COVID-19 membuat mereka kesulitan mencari nafkah. Bahkan, banyak di antara pedagang kecil yang nekat berjualan dan melanggar aturan PPKM Darurat hingga akhirnya harus menerima sanksi denda.
Mengamati kondisi tersebut, anggota DPR RI, Dedi Mulyadi meminta agar pelaksanaan PPKM Darurat segera dibenahi, salah satunya dengan melibatkan langsung Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan penindakan pelanggaran yang dilakukan para pedagang kecil.
Baca juga: Dampak Pandemi COVID-19 di Jabar, Kesenjangan Penduduk Miskin dan Kaya Makin Besar
Menurut Dedi, penindakan terhadap pedagang kecil yang dianggap melanggar PPKM Darurat seharusnya mempertimbangkan faktor kondisi sosial pedagang itu sendiri, seperti apakah mereka terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah atau tidak.
PPKM Darurat yang sejatinya bertujuan untuk menekan potensi penularan COVID-19 membuat mereka kesulitan mencari nafkah. Bahkan, banyak di antara pedagang kecil yang nekat berjualan dan melanggar aturan PPKM Darurat hingga akhirnya harus menerima sanksi denda.
Mengamati kondisi tersebut, anggota DPR RI, Dedi Mulyadi meminta agar pelaksanaan PPKM Darurat segera dibenahi, salah satunya dengan melibatkan langsung Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan penindakan pelanggaran yang dilakukan para pedagang kecil.
Baca juga: Dampak Pandemi COVID-19 di Jabar, Kesenjangan Penduduk Miskin dan Kaya Makin Besar
Menurut Dedi, penindakan terhadap pedagang kecil yang dianggap melanggar PPKM Darurat seharusnya mempertimbangkan faktor kondisi sosial pedagang itu sendiri, seperti apakah mereka terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah atau tidak.
Lihat Juga :
