Bupati Simalungun Dipolisikan Terkait Penjualan Foto dan Majalah di Sekolah dan Kantor
Minggu, 11 Juli 2021 - 20:01 WIB
loading...
Foto pasangan bupati dan wakil bupati Simalungun yang dijual ke sekolah-sekolah diduga menimbulkan kerugian negara Rp 637,8 juta. Foto: Istimewa
A
A
A
SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga dan oknum pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) berinisial VS, dipolisikan menyusul penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalah Marharoan Bolon di sejumlah SD dan SMP di daerah itu.
Penjualan foto bupati dan wakil bupati berserta majalah itu dinilai menimbulkan kerugian negara hingga mencapai ratusan juta sehingga dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidadesi) ke Kapolri dan Kapoldasu.
Baca juga: Tanah Diserobot, Pemilik Lahan Minta BPN Pematangsiantar Lindungi Hak Warga Sipil
Ketua Umum LSM Bidadesi, Andry Christian Saragih mengungkapkan, laporan resmi sudah disampaikan melalui surat ke Kapoldasu dan Kapolri tanggal 9 Juli 2021.
“Kerugian negara yang timbul terkait penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalahMarharoan Bolon mencapai Rp 637,8 juta,” katanya.
Andry mengatakan, penjualan foto bupati dan wakil bupati Simalungun serta majalah ke sekolah-sekolah dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas perintah oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diangkat bupati Radiapoh H Sinaga tanggal 21 Mei 2021 lalu, atau sebulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.
Baca juga: PPKM Mikro, Kapolda Sumut: Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Melanggar
“Dugaan korupsi yang dilaporkan terkait penjualan foto dan majalah, harga jual untuk foto bupati dan wakil bupati sesuai harga pasar hanya Rp100.000 namun dijual Rp300.000 sepasang", ujar Andry.
Kemudian harga biaya cetak majalah di pasar hanya Rp31.000 namun dijual seharga Rp50.000. “Bukti-bukti berupa video dan foto saat pertemuan para kepala sekolah dengan oknum pejabat Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun terlampir, ikut diserahkan ke polisi, sebagai bahan untuk proses hukum lebih lanjut,” sebut Andry.
Dia menambahkan, penjualan foto dan majalah juga dilakukan dan terkesan dipaksakan ke seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 386 kepala desa.
Baca juga: Terlindas Bus, Pengendara Motor Tewas di Lokasi Kejadian
“Mengapa Bupati Simalungun ikut dilaporkan, karena dari hasil investigasi yang dilakukan diduga penjualan foto dan majalah ke sekolah-sekolah SD/SMP dan kantor OPD serta kepala desa diketahui bupati, namun mendiamkannya, artinya ikut serta,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, Elviani Sitepu yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalah ke sekolah-sekola menggunakan dana BOS. “Tidak tahu saya itu,” ujarnya singkat.
Penjualan foto bupati dan wakil bupati berserta majalah itu dinilai menimbulkan kerugian negara hingga mencapai ratusan juta sehingga dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidadesi) ke Kapolri dan Kapoldasu.
Baca juga: Tanah Diserobot, Pemilik Lahan Minta BPN Pematangsiantar Lindungi Hak Warga Sipil
Ketua Umum LSM Bidadesi, Andry Christian Saragih mengungkapkan, laporan resmi sudah disampaikan melalui surat ke Kapoldasu dan Kapolri tanggal 9 Juli 2021.
“Kerugian negara yang timbul terkait penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalahMarharoan Bolon mencapai Rp 637,8 juta,” katanya.
Andry mengatakan, penjualan foto bupati dan wakil bupati Simalungun serta majalah ke sekolah-sekolah dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas perintah oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diangkat bupati Radiapoh H Sinaga tanggal 21 Mei 2021 lalu, atau sebulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.
Baca juga: PPKM Mikro, Kapolda Sumut: Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Melanggar
“Dugaan korupsi yang dilaporkan terkait penjualan foto dan majalah, harga jual untuk foto bupati dan wakil bupati sesuai harga pasar hanya Rp100.000 namun dijual Rp300.000 sepasang", ujar Andry.
Kemudian harga biaya cetak majalah di pasar hanya Rp31.000 namun dijual seharga Rp50.000. “Bukti-bukti berupa video dan foto saat pertemuan para kepala sekolah dengan oknum pejabat Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun terlampir, ikut diserahkan ke polisi, sebagai bahan untuk proses hukum lebih lanjut,” sebut Andry.
Dia menambahkan, penjualan foto dan majalah juga dilakukan dan terkesan dipaksakan ke seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 386 kepala desa.
Baca juga: Terlindas Bus, Pengendara Motor Tewas di Lokasi Kejadian
“Mengapa Bupati Simalungun ikut dilaporkan, karena dari hasil investigasi yang dilakukan diduga penjualan foto dan majalah ke sekolah-sekolah SD/SMP dan kantor OPD serta kepala desa diketahui bupati, namun mendiamkannya, artinya ikut serta,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, Elviani Sitepu yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya penjualan foto bupati dan wakil bupati serta majalah ke sekolah-sekola menggunakan dana BOS. “Tidak tahu saya itu,” ujarnya singkat.
(nic)
Lihat Juga :
