Tanah Diserobot, Pemilik Lahan Minta BPN Pematangsiantar Lindungi Hak Warga Sipil
Jum'at, 09 Juli 2021 - 20:52 WIB
loading...
A
A
A
Namun demikian, saat Rinto melihat lagi pada Juni 2021, dia menemukan lahannya telah dipagari kawat keliling oleh SB.
"Hati saya hancur, sedih, dan bercampur marah kenapa saya diperlakukan tidak adil? Saya bertanya apakah tidak ada lagi keamanan bagi warga negara sipil untuk memiliki tanah di republik ini? Di mana bentuk perlindungan dari Badan Pertanahan Nasional kepada orang-orang lemah, rakyat kecil yang tak punya pangkat seperti saya ini," kata dia.
Rinto juga mengharapkan Simponi segera angkat kaki dari lahannya itu. Di sisi lain, Rinto juga meminta BPN Pematangsiantar tidak membiarkan peristiwa ini berlarut-larut.
"Bersama kuasa hukum saya, AM Rizki Sitio, saya telah mengajukan Pengaduan Penyelesaian Sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar pada 5 Juli 2021. Saya mengetuk pintu hati Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mendengar keluhan saya yang merasa sangat dirugikan atas kelalaian Badan Pertanahan Kota Pematangsiantar," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Pusat, Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono menyatakan pihaknya tidak akan melindungi oknum anggota yang melanggar hukum. Dia menyarankan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.
"Silakan bawa ke ranah hukum. Intinya tidak akan ada kebenaran mendua. Kalau anggota saya salah, biarkan diproses hukum. Demikian juga pihak yang di sana," kata perwira tinggi Polri itu saat dihubungi.
Senada dengan Pudjo, Deputi Pemberantasan BNN Pusat Irjen (Purn) Arman Depari meminta Rinto untuk membawa kasus tersebut ke polisi. Pria asal Karo itu juga mengatakan pihaknya tidak akan melindungi anggotanya yang nakal. "Biar aparat kepolisian menentukan mana pihak yang benar," tegasnya.
"Hati saya hancur, sedih, dan bercampur marah kenapa saya diperlakukan tidak adil? Saya bertanya apakah tidak ada lagi keamanan bagi warga negara sipil untuk memiliki tanah di republik ini? Di mana bentuk perlindungan dari Badan Pertanahan Nasional kepada orang-orang lemah, rakyat kecil yang tak punya pangkat seperti saya ini," kata dia.
Rinto juga mengharapkan Simponi segera angkat kaki dari lahannya itu. Di sisi lain, Rinto juga meminta BPN Pematangsiantar tidak membiarkan peristiwa ini berlarut-larut.
"Bersama kuasa hukum saya, AM Rizki Sitio, saya telah mengajukan Pengaduan Penyelesaian Sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar pada 5 Juli 2021. Saya mengetuk pintu hati Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar untuk mendengar keluhan saya yang merasa sangat dirugikan atas kelalaian Badan Pertanahan Kota Pematangsiantar," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Pusat, Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono menyatakan pihaknya tidak akan melindungi oknum anggota yang melanggar hukum. Dia menyarankan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.
"Silakan bawa ke ranah hukum. Intinya tidak akan ada kebenaran mendua. Kalau anggota saya salah, biarkan diproses hukum. Demikian juga pihak yang di sana," kata perwira tinggi Polri itu saat dihubungi.
Senada dengan Pudjo, Deputi Pemberantasan BNN Pusat Irjen (Purn) Arman Depari meminta Rinto untuk membawa kasus tersebut ke polisi. Pria asal Karo itu juga mengatakan pihaknya tidak akan melindungi anggotanya yang nakal. "Biar aparat kepolisian menentukan mana pihak yang benar," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
