Korupsi 16 Paket Proyek Jalan, Bupati Muara Enim Non Aktif Didakwa Terima Suap Rp2,5 M
Kamis, 08 Juli 2021 - 17:00 WIB
loading...
Bupati Muara Enim (non aktif), Juarsah, didakwa telah menerima suap berupa uang dan barang senilai Rp 2,5 miliar. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MUARA ENIM - Dugaan kasus korupsi 16 paket proyek jalan sebesar Rp 129 miliar, telah menyeret nama Bupati Muara Enim non aktif Juarsah. Dia didakwa telah menerima suap berupa uang dan barang senilai Rp2,5 miliar dalam kasus tersebut.
Baca juga: Kasus Suap di PUPR, Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah Segera Diadili
Disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Rikhi Maghaz mengatakan, Juarsah yang pada saat itu menjabat sebagai wakil bupati periode 2018-2023 turut menerima suap atas proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2019.
"Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," katanya dalam sidang yang berlangsung secara virtual, Kamis (8/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat Diperketat, Malam Ini Seluruh Bali Akan Dibuat Gelap
Sedangkan Jaksa KPK, Asri Irawan menambahkan, Juarsah dijerat dengan dakwaan berlapis. Yakni menerima suap senilai Rp2,5 miliar, dan menerima gratifikasi sejumlah barang berharga dari seseorang bernama Iwan Rotari. "Terdakwa didakwa mendapatkan fee proyek sebesar Rp3 miliar. Namun baru menerima Rp2,5 miliar secara bertahap. Serta sebuah ponsel," katanya.
Maka dari itu, Juarsah dijerat sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lalu, pasal 12 B UU Np. 31/1999 tentang Tipikor junto pasal 65 ayat 1 KUHP.
Baca juga: Usai Gelar Hajatan 88 Orang Positif COVID-18, 1 Desa di Wonosobo Lockdown
Dan Kuasa Hukum Terdakwa, Daud Dahlan mengatakan, akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU KPK pada persidangan berikutnya. "Menurut kami dakwaan yang diberikan salah. Dan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya," katanya.
Selain itu, akan mengajukan permohonan agar Juarsah dapat dipindahkan ke Palembang, hingga nantinya dapat dihadirkan dalam sidang secara langsung. "Kita berharap permohonan itu bisa dikabulkan, karena banyak kendala bila persidangan digelar secara virtual," katanya.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
Seperti diketahui, kasus suap proyek jalan ini juga menjerat sejumlah pejabat dan kontraktor di Muara Enim. Seperti mantan Bupati, Ahmad Yani; dan mantan Ketua DPRD Muara Enim , Aries HB.
Kemudian, PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim , Elfin MZ Muhtar; Kasdis PUPR, Ramlan Suryadi; dan kontraktor Robi Okta Fahlefi. Semuanya sudah menjalani vonis hukuman masing-masing 3-7 tahun penjara.
Baca juga: Kasus Suap di PUPR, Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah Segera Diadili
Disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Rikhi Maghaz mengatakan, Juarsah yang pada saat itu menjabat sebagai wakil bupati periode 2018-2023 turut menerima suap atas proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2019.
"Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," katanya dalam sidang yang berlangsung secara virtual, Kamis (8/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat Diperketat, Malam Ini Seluruh Bali Akan Dibuat Gelap
Sedangkan Jaksa KPK, Asri Irawan menambahkan, Juarsah dijerat dengan dakwaan berlapis. Yakni menerima suap senilai Rp2,5 miliar, dan menerima gratifikasi sejumlah barang berharga dari seseorang bernama Iwan Rotari. "Terdakwa didakwa mendapatkan fee proyek sebesar Rp3 miliar. Namun baru menerima Rp2,5 miliar secara bertahap. Serta sebuah ponsel," katanya.
Maka dari itu, Juarsah dijerat sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lalu, pasal 12 B UU Np. 31/1999 tentang Tipikor junto pasal 65 ayat 1 KUHP.
Baca juga: Usai Gelar Hajatan 88 Orang Positif COVID-18, 1 Desa di Wonosobo Lockdown
Dan Kuasa Hukum Terdakwa, Daud Dahlan mengatakan, akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU KPK pada persidangan berikutnya. "Menurut kami dakwaan yang diberikan salah. Dan akan kami sampaikan pada sidang berikutnya," katanya.
Selain itu, akan mengajukan permohonan agar Juarsah dapat dipindahkan ke Palembang, hingga nantinya dapat dihadirkan dalam sidang secara langsung. "Kita berharap permohonan itu bisa dikabulkan, karena banyak kendala bila persidangan digelar secara virtual," katanya.
Baca juga: Lima Hari PPKM Darurat, COVID-19 di Jatim Bertambah 8.806 Kasus, 625 Meninggal
Seperti diketahui, kasus suap proyek jalan ini juga menjerat sejumlah pejabat dan kontraktor di Muara Enim. Seperti mantan Bupati, Ahmad Yani; dan mantan Ketua DPRD Muara Enim , Aries HB.
Kemudian, PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim , Elfin MZ Muhtar; Kasdis PUPR, Ramlan Suryadi; dan kontraktor Robi Okta Fahlefi. Semuanya sudah menjalani vonis hukuman masing-masing 3-7 tahun penjara.
(eyt)
Lihat Juga :
