Wabup Luwu Utara Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD ke DPRD
Senin, 28 Juni 2021 - 23:10 WIB
loading...
Wabup Lutra, Suaib Mansur menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 ke DPRD, Senin (28/6). Foto: Humas Pemkab Luwu Utara
A
A
A
LUWU UTARA - Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur , menghadiri rapat paripurna penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Luwu Utara, Senin (28/6/2021).
Wabup Suaib menyebutkan, tahun 2020 adalah tahun di mana APBD terkoreksi sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 dan banjir bandang. Sehingga, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi APBD.
Baca juga:Penetapan Ranperda RTRW Lutra Tunggu Persetujuan Kementerian Agraria
Dikatakan Suaib , penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah amanah pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan itu, Suaib juga menyampaikan bahwa LKPD 2020 telah berhasil mendapatkan opini WTP ke-9 dari BPK Sulsel.
“Capaian itu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari DPRD dalam menjalankan fungsi check and balance-nya, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen APBD,” jelas Suaib .
Pada kesempatan itu pula, mantan Kadis PUPR Pemkab Luwu Utara ini juga menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada lembaga legislatif tersebut atas kerja sama dan dukungannya terhadap pemerindah daerah selama ini.
Baca juga:Indah Putri Tunjuk Andi Bachtiar Jadi Ketua Harian PMI Luwu Utara
“Selaku pimpinan eksekutif, saya bersama ibu Bupati mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, sehingga opini WTP dapat kita pertahankan,” pungkasnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Basir, dihadiri para kepala perangkat daerah.
Wabup Suaib menyebutkan, tahun 2020 adalah tahun di mana APBD terkoreksi sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 dan banjir bandang. Sehingga, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi APBD.
Baca juga:Penetapan Ranperda RTRW Lutra Tunggu Persetujuan Kementerian Agraria
Dikatakan Suaib , penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah amanah pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan itu, Suaib juga menyampaikan bahwa LKPD 2020 telah berhasil mendapatkan opini WTP ke-9 dari BPK Sulsel.
“Capaian itu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari DPRD dalam menjalankan fungsi check and balance-nya, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen APBD,” jelas Suaib .
Pada kesempatan itu pula, mantan Kadis PUPR Pemkab Luwu Utara ini juga menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada lembaga legislatif tersebut atas kerja sama dan dukungannya terhadap pemerindah daerah selama ini.
Baca juga:Indah Putri Tunjuk Andi Bachtiar Jadi Ketua Harian PMI Luwu Utara
“Selaku pimpinan eksekutif, saya bersama ibu Bupati mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, sehingga opini WTP dapat kita pertahankan,” pungkasnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Basir, dihadiri para kepala perangkat daerah.
(luq)
Lihat Juga :
